Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang memuat gambar mirip permainan domino dan kartu remi beredar di kalangan kelas 1 Sekolah Dasar (SD) Negeri di wilayah Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Materi tersebut langsung mendapat protes dari kalangan wali murid.
Salah satu orang tua murid, YS mengaku resah dengan materi di LKS tersebut. Menurutnya, penggambaran anak bermain kartu remi dan domino tidak pantas untuk diajarkan di kalangan SD sebagai media belajar menghitung.
"Pelajaran SD kelas 1 malah ada gambar gaple-an. Apa nggak ada contoh lainnya?" kata YS saat diminta konfirmasi wartawan, Selasa (10/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ortu Minta LKS Ditarik
Dirinya menyayangkan Dinas Pendidikan Banyumas yang seolah tidak meneliti buku materi tersebut. Oleh sebabnya ia berharap buku materi tersebut segera ditarik dari peredaran.
"Saya baru lihat. Harusnya ada materi lain untuk LKS, jangan yang seperti itu. Kepenginnya ditarik (LKS) karena tidak etis. Masa anak kecil sudah diajarkan bermain kartu," terangnya.
![]() |
Respons Disdik Banyumas
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Joko Wiyono mengaku sudah memeriksa LKS yang dimaksud. Menurutnya, LKS tersebut dasarnya dari buku yang diterbitkan oleh kementerian.
"Memang di dalam buku ada gambar itu. Tapi sebetulnya gambar itu tidak serta-merta sebagai contoh kartu domino. Sehingga tergantung bagaimana kita mempersepsikan," kata Joko saat diminta konfirmasi detikJateng.
Dengan adanya kejadian tersebut, akan menjadikan catatan dan bahan evaluasi untuk dilaporkan ke Kementerian Pendidikan. Saat ditanya apakah akan menarik buku tersebut, Joko mengaku tidak memiliki kewenangan.
"Untuk bab itu, guru-guru bisa mengambil contoh lain. Kita tidak punya kuasa untuk menarik buku. Kita paling tugasnya untuk yang materi itu guru bisa mengambil contoh lain. Itu bagian dari bagaimana guru agar kreatif untuk dapat menyesuaikan dengan tema itu, tidak harus menggunakan contoh itu," terangnya.
Setelah ditelusuri, Joko membenarkan bahwa buku LKS ini beredar di wilayah Kecamatan Baturraden.
"Setelah ditelusuri ada beberapa yang memang seperti itu. Tetapi kalau yang di Baturraden memang buku teksnya begitu. Bagi kami tetap akan kami lakukan masukan kepada Kementerian untuk ke depannya agar lebih cermat," pungkasnya.
(aku/ams)