Waka DPRD Jateng Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman — Foto: DPRD Jawa Tengah

Jakarta - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman merasa prihatin atas masalah dan nasib yang dihadapi oleh nelayan. Bukan saja persoalan kemiskinan, nelayan juga menghadapi berbagai masalah seperti sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) khusus nelayan, serta ketidaksebandingan antara harga jual ikan dengan hasil tangkapan mereka.

"Persoalan ekonomi tak kunjung selesai. Belum saat musim baratan. Mereka bertahan harus dengan istilah gali lubang tutup lubang. Utang sana-sini. Ini persoalan mendasar," ungkap Sukirman dalam keterangan tertulis, Senin (9/10/2023).

Sukirman menjelaskan meskipun Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam sektor maritim dan kelautan, nasib nelayan terutama nelayan tradisional, belum membaik. Di Provinsi Jawa Tengah, jumlah nelayan mencapai 158 ribu orang yang tersebar di sepanjang pesisir utara dan selatan.

Dia mencermati berbagai tantangan yang dihadapi oleh nelayan, termasuk ketidakpastian cuaca yang membuat mereka sulit menentukan kapan tepatnya melaut. Terlebih lagi, kapal yang mereka gunakan cenderung kecil, sehingga mereka enggan melaut saat musim baratan tiba. Selain itu, persoalan BBM sering kali menjadi masalah yang sulit diatasi.

"Masalah reklamasi yang terkadang mempersempit ruang nelayan mencari ikan. Masalah lainnya, soal penjualan ikan," imbuhnya.

Sukirman meminta supaya masalah BBM hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah. Harga BBM sering kali mengalami kenaikan dua kali lipat yang berdampak pada nelayan. Selain itu, pemanfaatan teknologi merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk memastikan para nelayan dapat memahami dan menggunakan teknologi dengan baik.

"Penguatan kapasitas nelayan menjadi pekerjaan serius bagi pemerintah," tandasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro secara terpisah menyatakan Pemprov Jateng tidak tinggal diam dalam memperhatikan nasib nelayan. Belum lagi dengan akan diberlakukannya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan masih dinilai memberatkan nelayan.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan Undip Prof Aristi Dian Purnama Fitri mengatakan saat ini teknologi digital menjadi keharusan termasuk yang harus dikuasai oleh nelayan. Terdapat banyak keunggulan dari pengembangan teknologi di bidang kelautan sekarang ini. Dengan begitu, nelayan dapat mengembangkan diri dalam penguasaan teknologi.

"Apakah kemudian pengembangan teknologi itu menjadi beban tersendiri bagi nelayan atau tidak. Pemerintah harus mempunyai program pengembangan kapasitas nelayan," pungkasnya.