.webp)
Ketua Panitia Acara, Tedi Sudrajat menjelaskan acara ini merupakan upaya Fakultas Hukum Unsoed untuk memberikan kontribusi pemikiran kritis dan studi terhadap perkembangan ilmu hukum, tata kelola, dan keadilan sosial di tingkat global.
"Acara ini bertujuan untuk membahas dinamika lingkungan politik global yang berpotensi mempengaruhi kebijakan negara dan menjadi tantangan dalam menerapkan tata kelola yang adil," kata Tedi saat konferensi pers di Gedung Justisia Fakultas Hukum Unsoed, Selasa (3/10/2023).
Tedi menyebut dalam konteks global, isu-isu hukum, pemerintahan dan keadilan sosial adalah hal yang penting dalam rangka menciptakan kemajuan dan mencapai tujuan nasional. Di sisi lain, dinamika lingkungan politik global mempunyai potensi mempengaruhi kebijakan negara dan menjadi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan keadilan pemerintahan.
"Dalam konteks nasional, struktur ketatanegaraan Indonesia mempunyai mengalami perubahan besar dengan menerapkan sistem check and balances. Peran eksekutif, legislatif dan yudikatif telah terbagi sesuai dengan fungsinya," terangnya.
Tedi menjelaskan pada acara kali ini diikuti oleh sekitar 800 peserta dari berbagai kalangan. Di antaranya akademisi hukum, pemerintahan, ilmu sosial, peneliti, mahasiswa, pejabat dan pegawai di kementerian, lembaga pemerintah RI, praktisi hukum serta organisasi nonpemerintah.
"Nanti kami akan menghadirkan pemateri Jaksa Agung Prof Sanitar Burhanudin, Pakar Hukum Unsoed, Prof Hibnu Nugroho, lalu ada juga Rozlinda Mohamed Fadzik (Universitas Kebangsaan Malaysia), Prof Dora Marinova (Curtin University Australia), Prof Dr I Gusti Ketut Ayu Rahmi Handayani (UNS) dan Prof Nurul Barizah (Unair)," jelasnya.
Dari jumlah peserta tersebut menurutnya, pihak Unsoed mengumpulkan 146 paper yang nantinya akan dipresentasikan dan didiskusikan pada saat acara dari hari Selasa-Kamis, 3-5 Oktober 2023 di Hotel Java Heritage.
"Pesertanya dari seluruh Indonesia. Namun tidak semuanya hadir langsung. Kami adakan secara hybrid. Jadi daring dan luring," ungkapnya.
Hasil dari acara ini, menurutnya akan disampaikan sebagai bahan masukan ke pemerintah dan kejaksaan.
"Tema besarnya hukum, pemerintahan dan keadilan sosial. Ini harus kita gabungkan menjadi satu dengan cara pandang yang berbeda agar menciptakan sebuah keadilan sosial," pungkasnya.
(ams/ahr)
