.webp)
Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku setuju dengan usulan Guntur Sukarno agar Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Hanya saja keputusan tentang hal itu berada di kongres.
"Setuju (Jokowi Ketum PDIP), pokoknya kader PDIP diusulkan oleh siapapun berarti punya potensi, Pak Jokowi diusulkan menjadi Ketua Umum PDIP ya ora (tidak) masalah," katanya saat ditemui di Balai Kota Solo, Senin (2/10/2023).
Rudy yakin Jokowi yang sudah dua periode menjabat sebagai presiden bisa menjadi pemimpin di PDIP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal sekarang mohon maaf, Me-manage 270 juta lebih itu saja merdeka nyaman kok. Kalau PDIP 140 juta gitu saja, ya lebih nyaman," ucapnya.
Namun, Rudy mengaku bahwa untuk pergantian Ketua Umum PDIP masih akan dibahas di kongres. Dan saat ini partai masih fokus di pilpres dan pileg.
"Itu nanti kongres yang menentukan. Bukan saya bukan Mas Guntur saja yang menentukan. Kita belum bicara kongres, kita bicara Pilpres Pileg satu putaran dulu," ungkapnya .
Dirinya menjelaskan terkait kongres itu sendiri menunggu pilpres dan pileg selesai. Sebagai informasi, Megawati Soekarnoputri sendiri dilantik menjadi Ketum PDIP melalui kongres V di Bali tahun 2019.
"Nanti mulai dari bawah dulu bentuk anak ranting, ranting PAC, DPC, DPD baru kongres," pungkasnya.
Dilansir dari CNNIndonesia, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto angkat suara ihwal usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai.
Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden RI pertama Sukarno, sekaligus kakak Megawati, Guntur Sukarno. Dalam opininya di Harian Kompas, Sabtu (30/9), Guntur menilai Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai Presiden.
"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.
Selengkapnya baca halaman selanjutnya
Guntur menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Dia terutama mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.
Misalnya, kata Guntur, Jokowi berani untuk melakukan hilirisasi bijih nikel. Kebijakan itu menuai kecaman dari sejumlah negara, seperti Amerika, Kanada, hingga Korea Selatan. Dengan usulan agar Jokowi menjadi Ketum, Guntur menilai Mega bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," tulis Guntur.
Merespons hal itu, Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan Guntur sebagai sebuah masukan. Namun, dia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.
"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," kata dia.
