.webp)
Terungkap fakta terkait persoalan mahasiswa baru (maba) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Solo yang diminta mendaftar salah satu aplikasi pinjol saat ospek. Disebutkan ada kesepakatan atau deal uang Rp 160 juta antara pihak Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) dengan pihak ketiga senilai Rp 160 juta.
Wakil Rektor 3 UIN Raden Mas Said Solo, Prof Syamsul Bakri Wironagoro mengatakan, dalam rapat Dewan Kode Etik Mahasiswa menemukan bukti MoU Dema dengan salah satu sponsorship.
"Baru tadi dari dosen, yang kebetulan pembina Dema, memperoleh MoU antara mahasiswa dengan pihak sponsorship. Padahal mahasiswa nggak berhak ada MoU, apalagi ada nominal. Itu kan rawan macam-macam. Mengapa sponsorship bisa sebesar itu," kata Bakri kepada awak media, Selasa (8/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu kompensasinya Rp 160 juta. Dari salah satu sponsor dari tiga sponsor itu," imbuhnya.
Dewan Kode Etik sangat curiga dengan kesepakatan nominal Rp 160 juta itu. Sebab, sponsor untuk acara kampus biasanya tidak sebesar itu.
Pihaknya masih mencari tahu apakah ada aktivitas dalam mencari keuntungan dalam kegiatan ini. Di sisi lain, Dewan Kode Etik sudah menemukan sekira 300 maba dari satu fakultas telah melakukan registrasi pinjol. Saat ini, pihaknya masih menunggu data dari maba di empat fakultas lainnya.
"Bagaimana pihak sponsorship mengasih cuma-cuma Rp 160 juta itu kan. Mana ada? Fakultas saja buat acara, nggak pernah dapat sebanyak itu," ucapnya.
Ospek atau Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) UIN Solo baru akan dilakukan pada tanggal 14 Agustus mendatang, yang diikuti sekitar 4 ribu maba. Kegiatan itu sepenuhnya dibiayai oleh kampus.
Bakri mengatakan, biasanya PBAK berlangsung 3-4 hari. Dalam kegiatan ini, kampus sudah menganggarkan uang sebesar Rp 400 juta.
"PBAK itu kan sebenarnya cuma 3-4 hari, dan sudah semuanya dianggarkan, Rp 400 juta lebih dari kampus, nggak ada anggaran kurang. Kalau mau ngundang siapa terserah, kegiatannya itu berbasis anggaran," ucapnya.
Jika mahasiswa ingin membuat kegiatan budaya, dia meminta itu agenda kegiatan yang lain. Jangan dibuat menjadi satu rangkaian dengan kegiatan PBAK.
(rih/aku)
