.webp)
Sekelompok massa berdemo di depan kantor Bupati Kudus atau Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Jawa Tengah. Polisi menjaga jalannya aksi unjuk rasa itu. Arus lalu lintas di Alun-alun Kudus sempat ditutup sementara.
Pantauan detikJateng, Kamis (3/8), massa membawa berbagai poster yang mengkritisi dugaan adanya kongkalikong proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
Salah satu posternya menyebut dugaan kongkalilong dalam penetapan pemenang tender di proyek pekerjaan di Dinas Kesehatan. Massa juga melakukan teatrikal yang menggambarkan adegan suap menyuap.
Koordinator aksi, Sururi Mujib mengatakan aksi ini sebagai bentuk kritikan terhadap kinerja Pemkab Kudus. Dia menyebut dugaan kongkalikong terjadi di salah satu dinas lingkungan Pemkab Kudus.
"Kita lihat di sini, kita simpulkan di sini ada oknum kontraktor sudah membawa satu koper setoran 15 persen. Ini adalah bagian kita kritisi di sini ada pejabat yang rakus," kata Sururi saat berorasi, Kamis (3/8/2023).
"Kudus dalam proses pengadaan barang dan jasa ada beberapa persoalan, khususnya kami kritisi yang kami lihat ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Karena anggaran dikucurkan di DKK, banyak uang dari dana bagi hasil cukai dan tembakau, angkanya cukup besar, 40 persen dari Rp 238,5 miliar," sambung Sururi.
"Kegiatannya adalah untuk membangun sarpras kesehatan, ada puskesmas dan lain sebagainya, termasuk pembelian alat kesehatan. Namun faktanya ada dugaan di sana ada permainan kongkalikong dengan Pokja ada di ULP Kabupaten Kudus," dia melanjutkan.
 Demo di depan kantor Bupati Kudus, Kamis (3/8/2023). Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng |
Massa demo itu kemudian ditemui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus, Fitrianto.
"Terkait dengan kebijakan tersebut kami belum bisa berkomentar karena terkait dengan dinas, jadi di luar batasan kami," kata Fitrianto kepada massa.
Ditemui wartawan seusai aksi demo tersebut, Fitrianto menjelaskan aksi itu awalnya audiensi lalu massa turun ke jalan.
"Memang diwakili oleh LSM. Mereka kemarin sudah mengajukan izin di Polres dan kami mendapatkan tembusan. Harapan kami, aspirasi masyarakat yang terwakili oleh LSM Lepas disampaikan secara santun," kata Fitrianto.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kudus Andini Ardewi mengatakan proyek di Dinkes Kudus berjalan sesuai regulasi.
"Kalau pendapat kan monggo (silakan) memberikan aspirasi masukan, kami terima kasih. Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sampai saat ini kami mengacu pada regulasi dan ketentuan yang ada, karena semuanya proses juga butuh ada pertanggungjawabannya," kata Andini saat dimintai konfirmasi detikJateng via telepon.
"Semua berjalan, (proyek) sudah berjalan, barang dan jasa, apalagi by sistem," sambung Andini.
(dil/rih)
