.webp)
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan persoalan Pondok Pesantren Al-Zaytun harus segera diselesaikan. Meski kasus pidana pimpinannya tetap berjalan, dia menegaskan ponpes tersebut tidak akan dibubarkan.
"Jadi Al-Zaytun itu nggak boleh berlarut-larut sampai 20 tahun seperti sekarang, karena tahun 2022 udah muncul, setiap muncul lalu hilang lagi, mau pemilu muncul lagi, sekarang selesaikan dengan catatan Al-Zaytun sebagai pondok pesantren itu tidak akan dibubarkan," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Selasa (11/7/2023), dikutip dari detikNews.
Mahfud berujar, Ponpes Al-Zaytun akan dibina oleh Kementerian Agama. Menurutnya, pemerintah mengakui bahwa Ponpes Al-Zaytun itu memiliki 'produk' yang baik.
"Pemerintah mengakui bahwa sekolah itu baik produknya ya. Sehingga kita akan bina, akan sesuaikan kurikulumnya, akan dibersihkan jika ada kotorannya, tetapi Al-Zaytun dan seluruhnya itu tidak akan dijatuhi sanksi apa-apa, akan terus berjalan dibina oleh pemerintah, Kemenag (Kementerian Agama)," ujarnya.
Di sisi lain, kasus pidana yang menyeret pimpinan Ponpes tersebut, yakni Panji Gumilang, tetap berjalan di Kepolisian. Mahfud mengatakan penyelesaian kasus pidana itu agar Ponpes Al-Zaytun tidak lagi muncul sebagai isu saat event politik ke depannya.
"Tapi Panji Gumilang yang merupakan tokoh di Pondok Al-Zaytun ini tindak pidananya akan kita selesaikan agar tidak menjadi isu setiap ada event politik," tandasnya.
(dil/dil)
