.webp)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menyebut polemik yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, di Indramayu, Jawa Barat memang meresahkan. Ia menegaskan tidak boleh ada ideologi yang merusak Pancasila.
Ditemui wartawan saat menghadiri acara Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) di Sleman, DIY, RK juga mengungkapkan tidak boleh ada fatwa yang bertentangan dengan apa yang sudah disepakati.
"Jadi pertama kita sudah menyepakati kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus sesuai dengan Pancasila, tidak boleh ada ideologi-ideologi yang merongrong Pancasila," ujar RK, Rabu (5/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian dalam keislaman kita, kita sudah sepakat kita ini harus sunnah waljamaah, jadi tidak boleh juga ada fatwa-fatwa fiqih-fiqih yang bertentangan dengan yang sudah menjadi kesepakatan," lanjutnya.
Meski begitu, pria yang juga akrab disapa Kang Emil ini menyampaikan masyarakat tak perlu risau karena polisi telah memeriksa Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Selain itu, bagi santri-santri Al-Zaytun ke depannya akan diambil alih oleh Kementerian Agama (Kemenag).
"Al-Zaytun ini memang meresahkan, dan sesuai dengan harapan masyarakat sudah ditindaklanjuti. Jadi pimpinannya, Pak Panji Gumilang sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Bareskrim, kemudian aset-asetnya kemungkinan sudah dibekukan juga karena perputarannya besar sekali," jelas Emil.
"Ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama, karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar, tapi tentu dengan pola belajar dan kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati," tutupnya.
(apl/rih)
