.webp)
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak melarang adanya rencana aksi people power yang akan digelar di Solo. Gibran menyebut semua warga berhak menyuarakan pendapatnya.
"Ya nggak gimana-gimana, warga siapapun berhak menyuarakan pendapatnya," kata Gibran ditanya soal rencana adanya aksi people power di Kota Solo, Kamis (6/7/2023).
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku terbuka bila ada yang mengevaluasi dan mendapat kritik, termasuk adanya people power.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita terbuka dievaluasi, dikritik terbuka termasuk yang itu (people power)," ungkapnya.
Meski begitu, Gibran memberikan catatan terkait aksi-aksi seperti itu asal tidak mengganggu kenyamanan warga. Namun, soal perizinan aksi, Gibran kembali menyerahkan kepada Kapolresta Solo.
"Yang penting tertib, tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar bebas, santai-santai. Soal izin takon (tanya) Pak Kapolres ya," pungkas Gibran.
Sementara itu, Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Mega Bintang, Mudrick Sangidu mengatakan acara people power tetap akan digelar. Namun, untuk lokasinya yang awalnya di Gladak akan berpindah ke depan Gedung Umat Islam, Kartopuran.
"Jadi, insya Allah, besok pindah tempat di depan gedung umat Islam di Kartopuran. Rencananya digelar habis Jumatan," ujarnya.
"Paling nggak yang datang dari Solo Raya," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, beredar informasi akan ada aksi demonstrasi bertajuk People Power di Bundaran Gladak, Kota Solo, pada Jumat mendatang. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi menegaskan pihaknya tidak menerbitkan izin untuk aksi tersebut.
Iwan mengatakan pihaknya telah mendapat surat tembusan pemberitahuan perihal aksi demonstrasi itu. Di sisi lain, juga ada ormas yang mengirim surat berisi penolakan terhadap aksi tersebut.
"Memang banyak yang menolak, suratnya ada, mereka menolak kegiatan tersebut. Dengan pertimbangan tersebut akhirnya kami memutuskan untuk tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan," kata Iwan kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (5/7).
Menurut Iwan, keputusan itu diambil untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan.
(apl/dil)
