.webp)
Warga Wonogiri mengeluhkan lamanya antrean pelayanan administrasi penduduk di loket Disdukcapil di Mal Pelayanan Publik (MPP) Nyawiji. Disdukcapil mengungkapkan ada beberapa hal yang membuat antrean lama.
Sebagai informasi, Pelayanan Disdukcapil Wonogiri dipusatkan di MPP Nyawiji sejak 5 Juni 2023.
Salah satu warga yang mengeluhkan antrean pelayanan itu adalah Putri (25) warga Kecamatan Jatiroto. Putri datang ke loket Disdukcapil Wonogiri di MPP untuk mengubah data.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin (4/7) datang pukul 10.00 WIB, dapat nomor 70-an. Saat itu antrean baru nomor 20-an. Akhirnya bisa maju sekitar jam 15.00 WIB," kata Putri kepada wartawan, Rabu (5/7/2023).
Putri menyebut kala itu ada beberapa warga lain yang protes karena lamanya menunggu antrean. Bahkan ada warga yang sudah mengantre namun belum sempat dilayani karena jam pelayanan sudah habis.
Berkaca dari pengalamannya itu, Putri menyarankan agar dinas terkait membatasi antrean dalam sehari. Dengan begitu Disdukcapil bisa memperkirakan estimasi waktu yang diperlukan untuk melayani satu warga.
"Kemarin juga banyak yang rekam KTP di sana. Alasannya di kecamatan blangkonya habis," kata Putri.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdukcapil Wonogiri Herdian mengucapkan terima kasih karena masyarakat pro aktif memberikan masukan. Dia menjelaskan kendala yang dihadapi sehingga antrean lama.
"Kenapa antreannya crowded seperti ini? Ada banyak faktor, karena buka Senin-Jumat kadang ya menumpuk seperti ini. Faktor libur panjang juga mempengaruhi banyaknya antrean. Di awal hari kerja setelah libur panjang, banyak masyarakat yang datang," ungkap Herdian.
Dia menjelaskan pemusatan layanan Disdukcapil di MPP merupakan rekomendasi dari sejumlah pihak, di antaranya Bupati dan Ombudsman. Hal itu bertujuan mendekatkan layanan ke masyarakat.
Kembali soal antrean panjang, Herdian menyebut kendala lainnya ada di keterbatasan blanko e-KTP. Menurutnya, kelangkaan itu terjadi di sejumlah wilayah secara nasional.
Jatah dari pusat berkisar antara 1.000-2.000 blangko, bahkan pernah 500 blangko. Sedangkan, kebutuhan di Wonogiri mencapai 5.000 blangko per bulan.
Selengkapnya di halaman berikut.
Dengan kelangkaan blangko itu, Ia menduga masyarakat di kecamatan mencoba mendapatkan pelayanan di MPP. Warga berpikiran jika stok blangko di MPP lebih banyak.
"Di Kecamatan ada prioritasnya, misal pindah, bansos, ubah data nikah. Seperti adik-adik yang baru rekam itu, kami fasilitasi dengan identitas kependudukan digital maupun kami cetakkan biodata," terangnya.
Namun, kata dia, yang menjadi kendala, user atau pengguna e-KTP seperti perbankan dan sejumlah instansi tidak mau jika hanya menggunakan IKD maupun biodata. Hal ini mengakibatkan kelangkaan membuat urusan perekaman e-KTP yang harusnya selesai di kecamatan tidak berjalan.
Herdian menambahkan faktor lain yang membuat antrean di loket Disdukcapil adalah legalisasi. Banyak masyarakat yang datang untuk mendapatkan legalisasi di dokumen kependudukan mereka. Bahkan legalisasi itu tidak bisa didelegasikan ke kecamatan, harus ke Disdukcapil.
"Sebenarnya kalau sudah ada barcodenya, tinggal di-scan, tidak perlu legalisasi. Lagi-lagi nyuwun sewu usernya itu yang tidak mau," kata Herdian.
Ia mengungkapkan ada beberapa layanan yang memerlukan waktu lama dan sulit. Seperti akta kematian untuk layanan agraria. Misalnya, warga meninggal padahal sudah puluhan tahun. Pihaknya pun harus melihat dokumen-dokumen yang ada. Hal itu butuh analisa dan perlu waktu.
Terkait usulan membatasi antrean di MPP dalam sehari, Herdian menyebut hal itu menjadi serba salah. Sebab pihaknya tidak mungkin menolak permohonan dari masyarakat. Disdukcapil akan terus berinovasi untuk mengatasi masalah itu.
"Biasanya crowded itu di Senin-Selasa, ini (Rabu) sudah agak longgar. Kami sudah memfasilitasi loket online, tapi masyarakat tidak marem ya kadang-kadang," kata Herdian.
