Ibu dan Bayi Tertahan di RS Mutiara Bunda Brebes gegara Nunggak Denda BPJS

Ilustrasi Bayi Alami Menstruasi — Foto: iStock

Brebes -

Seorang ibu warga Desa Kubangjero, Kecamatan Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah, beserta bayi yang baru dilahirkan tertahan di rumah sakit gara-gara belum membayar denda tunggakan angsuran BPJS.

Keluarga ini mengaku sudah tidak memiliki biaya lagi untuk menutup denda tunggakan agar anak dan istrinya bisa pulang.

Kebahagiaan pasangan keluarga Sakim (40) dan Rini (29) yang baru mendapat momongan baru kini diwarnai kekhawatiran. Warga Desa Kubangjero RT 2 RW 1 Kecamatan Banjarharjo ini tidak diperbolehkan pulang dari rumah sakit lantaran masih harus melunasi denda hingga jutaan rupiah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ditemui Selasa (4/7/2023) malam, Sakim menceritakan semua permasalahan yang dihadapi. Dia menceritakan, awalnya Rini, istri Sakim melakukan persalinan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung pada Sabtu pekan lalu.

"Istri masuk Jumat malam, kemudian melahirkan Sabtu siang dengan cara operasi. Setelah beberapa hari dirawat, istri saya tidak betah dan mau pulang hari ini (Selasa)," ujar Sakim.

Setelah mempertimbangkan segala risiko yang akan muncul, Sakim menuruti kemauan istrinya untuk pulang pada Selasa (4/7). Namun, kata Sakim, pihak rumah sakit tidak mengizinkannya.

Sakim meneruskan, istri dan bayinya tertahan karena ada masalah keuangan yang belum diselesaikan. Pria yang bekerja sebagai buruh bangunan ini diharuskan membayar denda tunggakan iuran BPJS sebesar Rp 3.661.920 per tanggal 3 Juli 2023.

"Hari ini (Selasa) harusnya pulang. Tapi tidak bisa, karena ada tunggakan denda BPJS yang belum dibayar. Jumlahnya Rp 3,6 juta," sambung Sakim.

Sakim mengungkap selama ini dia dan Rini tercatat sebagai anggota BPJS kesehatan mandiri. Beberapa tahun terakhir angsuran bulanan tidak pernah dibayarkan hingga tunggakannya mencapai Rp 2.648.000.

Saat istrinya akan pulang, Sakim mengatakan sejumlah warga memberikan donasi untuk membantu melunasi seluruh tunggakan angsuran BPJS. Uang dari pada donatur ini dibayar melalui kasir sebuah mini market pada Selasa siang.

Alih-alih bisa langsung pulang, Sakim harus kembali membayar lagi denda tunggakan angsuran yang jumlahnya melebihi jumlah tunggakan angsuran pokok.

"Kalau angsuran sih sudah dibayar atas bantuan donatur melalui desa. Tapi ternyata muncul denda, jumlahnya lebih gede dari jumlah tunggakan angsuran. Sampai sekarang saya belum tahu mau cari uang dari mana untuk bayar denda," tandasnya.

Hingga Rabu (5/7/2023) pukul 02.00 dini hari, istri Sakim dan bayinya masih tertahan di RS Mutiara Bunda. Mereka tidak tahu kapan bisa pulang karena tidak memiliki uang untuk melunasi denda tunggakan premi BPJS.

Dimintai konfirmasi terkait masalah tersebut, Humas RS Mutiara Bunda, Krisna Mahendra, mengatakan pihaknya mengikuti aturan BPJS.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya....

"Jadi polemik, karena semua aturan BPJS yang pegang. Kalau pasien punya BPJS, kita tawarkan BPJS dulu. Ternyata beliau BPJS-nya ada tunggakan premi. Intinya seperti itu. (Kemudian) Dibayarkan preminya sudah, namun kan setelah premi itu (dibayar) ada denda. Jika BPJS-nya pengin (kembali) aktif kan dendanya juga harus tetap dibayarkan," kata Mahendra.

Mahendra menyadari, kebijakan yang diambil terkait pasien Rini akan menimbulkan kesan tidak manusiawi. Namun apa daya, tandas Mahendra, pihaknya mengaku tidak bisa membantu pasien tersebut.

"Itu aturan dari BPJS. Aslinya kan begini, artinya simpelnya begini, bapak itu membuat status seakan-akan pihak rumah sakit menahan ya, menahan pasien untuk pulang. Namun dalam artian ini kan kita jadi polemik. Kita dituntut untuk tetap ikut aturan BPJS. Aturan BPJS-nya memang demikian, aturan terbarunya monggo bisa dicek juga di BPJS silakan. Intinya kita dalam hal-hal itu tidak bisa bantu banyak," lanjutnya.

Mahendra menimpali, bila keluarga memutuskan sebagai pasien umum, maka proses kepulangannya akan lebih cepat. Namun bila keberatan dalam pembayarannya, Mahendra menyarankan agar pasien segera membayar denda tunggakan angsuran premi tersebut.

"Untuk masalah pulang atau tidaknya sih kembali lagi kalau memang pihak keluarga bahasanya mau memutuskannya (pasien) umum, di sini bisa membolehkan pulang. Namun, jika (biaya) umum terlalu besar, saya rasa lebih baik untuk nutup biaya BPJS-nya saja," pungkasnya.