.webp)
"Benar, ada penipuan dengan modus memberikan bantuan (di Sendangrejo)," kata Kepala Desa Sendangrejo, Sutrisno kepada wartawan, Senin (26/6).
Sutrisno menyebut nenek asal Dusun Tunggur, Tugiyem mengalami penipuan berkedok pemberian bansos tersebut. Sutrino menyebut Tugiyem didatangi orang tak dikenal di rumahnya.
Sutrino mengungkap mulanya Tugiyem diiming-imingi bantuan. Pelaku kemudian meminta Tugiyem melepaskan cincin emasnya seberat sekitar lima gram. Lalu Tugiyam diminta mengambil berkas seperti KK dan KTP.
"Saat korban mengambil berkas, orang tidak dikenal itu mengambil cincin korban. Setelah itu langsung bablas meninggalkan rumah korban," kata dia.
Sutrisno menuturkan kejadian penipuan dengan modus serupa bukan kali pertama terjadi di desanya. Bahkan kejadian seperti itu sudah terjadi sebanyak tiga kali dalam kurun waktu yang belum lama.
"Dalam 6 bulan sudah tiga kali kejadian dan motif sama mau dapat bantuan. Yang satu (penipuan) mengaku dari Gasindo. Total empat kali berarti (penipuan)," kata Sutrisno.
Dinsos Wonogiri Ingatkan Waspada
Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Wonogiri Kurnia Listyarini mengatakan bansos resmi dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat disalurkan oleh petugas pemerintah. Petugas yang menyalurkan biasanya dari tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan.
Ia menjelaskan bantuan sosial (bansos) di setiap tingkatan ada yang mengkoordinasi. Di tingkat kabupaten ada dinsos, di tingkat kecamatan ada petugas PKH dan TKSK serta di tingkat desa atau kelurahan ada perangkat desa.
Selain itu, lanjut dia, penerima bansos dibuktikan dengan berkas khusus. Misalnya, penerima PKH dan BPNT, pasti memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Kalau tidak resmi jajaran pemerintah, jangan dipercaya," tegas Kurnia.
Kurnia pun meminta masyarakat bisa melaporkan kepada jajaran pemerintah paling dekat misalnya ketua RT/RW ketika ada orang yang mengaku sedang melakukan survei atau pendataan penerima bantuan. Sehingga bisa diketahui apakah hal itu benar atau tidak.
"Jangan melakukan transaksi tanpa sepengetahuan jajaran pemerintah di tingkat bawah," kata Kurnia.
(ams/aku)
