.webp)
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung akan dibangun di genangan Waduk Gajah Mungkur (WGM). PLTS terapung itu rencananya akan dibangun di genangan WGM yang masuk wilayah Desa Boto, Kecamatan Baturetno, Wonogiri.
Manager Generation Business Development PLN Indonesia Power Puguh Anantawidya mengatakan, PLTS terapung WGM merupakan pembangkit listrik yang dihasilkan dari energi matahari. Pembangkit listrik itu digadang-gadang menggantikan energi fosil ke depannya. Adapun kapasitasnya mencapai 100 megawatt.
Puguh menjelaskan, area yang dibutuhkan untuk PLTS terapung sekitar 130 hektare di genangan WGM. Selain itu, luas area darat yang dibutuhkan sekitar 7,89 hektare. Namun, kata dia, tidak menutup kemungkinan lahan darat seluas 7,89 hektare itu bisa saja tidak digunakan semuanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Listrik yang dihasilkan dari PLTS terapung akan terkoneksi ke gardu induk. Dari PLTS, listrik langsung menuju ke grid kemudian dialirkan ke daerah yang membutuhkan. Kalau grid itu bisa lebih dari dua kabupaten ya mestinya," terangnya.
Puguh mengatakan, rencananya PLTS terapung ditargetkan selesai pada awal 2024. Menurutnya program itu adalah program akselerasi. Sehingga ada sejumlah proses yang bisa dilakukan percepatan. Jika normalnya konstruksi membutuhkan waktu 12 bulan, maka dengan program ini bisa dipercepat.
"Kalau nilainya kurang tahu pasti. Mungkin sekitar 80 juta dolar, sekitar 1 triliunan," ujar Puguh.
Di sisi lain, rencana pembangunan PLTS terapung di Desa Boto itu menuai penolakan dari sebagian warga sekitar. Penolakan warga muncul pada acara sosialisasi dan konsultasi publik pembangunan proyek PLTS terapung di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri Kamis (25/5).
Ada beberapa hal yang dijadikan dasar penolakan warga. Di antaranya nelayan akan kesulitan menangkap ikan. Sebab, PLTS itu rencananya akan berdiri di area yang sering dijadikan tempat mencari ikan saat kemarau.
 Sosialisasi dan konsultasi publik pembangunan proyek PLTS terapung di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri Kamis (25/5/2023). Foto: Istimewa |
"Masyarakat baru menerima informasi terkait dampak pembangunan. Belum mendapatkan informasi lebih jauh terkait hal lain. Masyarakat masih ngambang, masih menolak. Karena ada kekhawatiran," kata Kepala Desa (Kades) Boto Kecamatan Baturetno, Edi Suroso Bambang Setiawan.
Ia mengatakan, salah satu hal yang dikhawatiran warga adalah pembangunan PLTS itu berada di lokasi yang sangat digantungkan warga. Terlebih warga yang bekerja sebagai nelayan.
"Perairannya pas cekungan. Saat kemarau, airnya di situ dan banyak ikannya. Nah lokasinya di situ (pembangunan PLTS). Warga inginnya kalau bisa berpindah," jelas Edi.
(dil/ahr)
