Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Didin Supriadin mengundurkan diri. Didin memutuskan mundur karena diminta mahar Rp 500 juta.
Dilansir detikJabar, Selasa (9/5/2023), Didin mengaku sudah 20 tahun menjadi kader Demokrat. Saat dimintai konfirmasi, Didin mengungkap hal ini berawal saat penjaringan bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024.
"Ketika penjaringan dan pendaftaran caleg provinsi dimulai, para bacaleg diminta kontribusi sebesar Rp 32.500.000," kata Didin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/5/2023).
Didin mengatakan pada Rabu 12 April 2023, semua bacaleg diminta mengisi formulir pernyataan di Kantor DPD Partat Demokrat Jabar. Dalam formulir itu menurutnya ada poin yaitu soal kesiapan tambahan untuk dana saksi partai sebesar Rp 100 juta.
Didin mengaku saat itu menyanggupi untuk membayar dana tersebut. Namun pada Selasa (2/5), Didin justru dihubungi bendahara partai untuk membayar uang Rp 500 juta. Uang itu agar Didin bisa mendapat nomor urut 1 di Dapil 15 (Kabupaten/Kota Tasikmalaya).
"Bendahara DPD tiba-tiba menghubungi saya dan mengirim no rekening, saat itu saya diminta memberikan kontribusi untuk dana saksi sebesar Rp 500.000.000 yang informasi dari Ketua DPD saya akan diberikan no urut caleg di nomor urut 1 dapil Jabar 15 (Kota dan Kab. Tasikmalaya)," ungkapnya.
"Karena kata Ibu Ratna Bendahara DPD, untuk di DPC seperti Kota Bandung, Kab. Bogor, dll yang dapat no urut 1 bacaleg Kabupaten/Kota tersebut kontribusinya sebesar Rp 300.000.000," lanjutnya menerangkan.
Lalu pada Jumat (5/5), Didin mengaku dihubungi lagi untuk diminta segera membayar uang tersebut. Namun Didin meminta waktu satu bulan untuk berikhtiar. Lalu di hari yang sama, dia kembali dihubungi jika ada orang lain yang menyanggupi membayar uang sejumlah Rp 500 juta.
Saat itulah nomor urut 1 yang semula diperuntukkan untuk Didin, bakal diberikan kepada orang lain yang menurutnya bukan pengurus partai.
"Kemudian sore harinya di hari yang sama sekretaris (DPD) menelpon saya kembali dengan memberitahukan kalau posisi no urut 1 akan ditukar dengan Pak Yoyom Romya (bukan pengurus) dengan alasan Pak Yoyom siap membayar dan saya dikasih no urut 2 dengan kontribusi yang tidak terlalu besar," ujarnya.
(ams/dil)