Beberapa perempuan Jepang mulai bersuara lantang di media sosial menanggapi masalah turunnya tingkat kelahiran di negaranya. Untuk diketahui, angka kelahiran di Jepang berada di bawah 800 ribu pada tahun lalu, atau terendah dalam sejarah negara berpenduduk 125 juta itu.
Dilansir detikNews yang mengutip dari ABC News, Perdana Menteri Fumio Kishida memperingatkan pola ini menimbulkan pertanyaan tentang 'apakah Jepang bisa terus berfungsi sebagai sebuah komunitas.'
Ia juga mengatakan perhatian dunia akan masalah ini sudah menimbulkan perdebatan besar di berbagai media dalam negeri.
Di antaranya soal bagaimana jumlah perempuan di atas 50 tahun yang tidak pernah memiliki anak di Jepang merupakan yang tertinggi di kalangan 38 negara maju yang tergabung dalam OECD.
Perdebatan ini memunculkan istilah baru dengan hashtag 'life-long childlessness' atau tidak punya anak seumur hidup.
Salah satu perempuan Jepang, Tomoko Okada mengatakan sudah lama merasa malu karena tidak memiliki anak. Dia juga ragu-ragu untuk ikut debat di Twitter. Sebab dia khawatir dengan kemungkinan munculnya berbagai kritik terhadap dirinya.
Ternyata sebaliknya, yang dia terima justru perasaan simpati dan dukungan. Kemudian para perempuan lain turut menceritakan mengapa mereka tidak berkeluarga atau dalam beberapa kasus memilih untuk tidak memiliki keluarga atau anak.
"Saya dulu sangat mendukung pendapat bahwa melahirkan adalah hal yang normal dilakukan," kata penulis lepas berusia 47 tahun tersebut kepada AFP, dikutip dari detikNews.
Tomoko sudah pernah mencoba biro jodoh untuk menemukan pasangan namun tidak berhasil. Dia merasa bersalah ketika ayahnya bertanya tentang cucu.
Setelah mengirim postingan di media sosial dan membaca tulisan orang lain yang bersimpati kepadanya, Tomoko merasa hidupnya juga baik-baik saja selama ini.
Rendahnya tingkat kelahiran menjadi masalah umum di negara-negara maju, dan Jepang terbilang paling parah. Jepang kini memiliki populasi tertua kedua di dunia setelah Monako. Sementara, aturan yang relatif ketat tentang imigrasi membuat Jepang kekurangan pekerja.
Perdana Menteri Fumio Kishida menjanjikan kebijakan untuk membantu keluarga, termasuk bantuan keuangan, akses lebih mudah bagi pengasuhan anak, dan cuti melahirkan bagi orang tua.
Namun yang banyak terlibat dalam perdebatan ini adalah pria. Sebab, jumlah perempuan hanya 10 persen di keanggotaan parlemen, dan di dalam kabinet 19 menteri Kishida hanya ada 2 perempuan.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
(dil/ahr)