.webp)
Sebanyak 303 pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Blora nasibnya diambang ketidakjelasan. Dari hasil proses rekrutmen PPPK formasi guru yang diumumkan pada Rabu (8/3) lalu mereka belum mendapatkan formasi.
"Belum kita kompilasi. P1 (prioritas 1) yang belum mendapat tempat siapa, P2 siapa, P3 siapa," papar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono saat dimintai konfirmasi, Kamis (9/3/2023).
Pihaknya hanya menerima hasil pengumuman seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Kondisi yang dimaksud bukan merupakan kewenangannya.
"Saat ini masih masa sanggah, dan sudah banyak yang sanggah," jelasnya.
Pada pengumuman yang diunggah di laman BKD Blora, 303 peserta dari sebelas jenis formasi itu masih berstatus TP, atau Peserta Tidak Mendapatkan Penempatan.
Dari 303 orang itu, sebanyak 300 orang berstatus sebagai Prioritas 3, sedangkan 3 orang lainnya berstatus prioritas 1. Prioritas 1 merupakan pendaftar yang telah memenuhi passing grade pada seleksi PPPK tahun anggaran 2021, sedangkan prioritas 3 merupakan guru yang telah masuk dalam data pokok pendidikan (Dapodik) selama lebih dari tiga tahun.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Pemberdayaan dan Informasi Kepegawaian (PPIK) BKD Blora Achmad Toha mengaku belum mengetahui mekanisme penempatan ratusan orang yang belum jelas nasibnya itu. Dia hanya menyebutkan akan mengusulkan kembali pada rekrutmen ASN pada periode selanjutnya.
Toha juga belum mengetahui bagaimana mekanisme rekrutmen PPPK pada periode mendatang. Apakah sama dengan rekrutmen pada tahun anggaran 2021, sama dengan rekrutmen pada tahun anggaran 2022, atau berbeda dengan keduanya.
"Yang pasti, untuk 2023 kita akan usulkan formasi sejumlah honorer yang tersisa. Termasuk yang tahun ini ikut seleksi dan belum lolos. Model seleksinya seperti apa belum tahu," ungkapnya.
(rih/rih)
