Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, FX Rudy Beri Komentar Menohok

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, FX Rudy Beri Komentar Menohok

Tara Wahyu NV - detikJateng
Jumat, 03 Feb 2023 21:17 WIB
Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy), Jumat (27/5/2022).
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikJateng
Solo -

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan penghapusan jabatan gubernur karena dinilainya tidak efektif. Terhadap usulan tersebut, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo memberikan komentar menohok.

Pria yang akrab dipanggil FX Rudy itu mengatakan Cak Imin selama ini belum pernah menjabat sebagai seorang gubernur.

"Lha kuwi sing nilai wae rung tau dadi gubernur soale (Lha itu yang nilai belum pernah jadi gubernur soalnya)," kata FX Rudy saat ditemui di kediamannya, Jumat (3/3/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rudy bahkan mempertanyakan usulan dari Cak Imin tersebut yang menyebutkan bahwa jabatan gubernur tidak efektif. Ia menyebut selama ini tugas gubernur sebagai kepanjangan tangan presiden ke wali kota atau bupati.

"Nggak efektif pie to? Itu nanti merembet ke mana-mana, kalau gubernur dihilangkan tentang kendali Presiden ke wali kota kok. Gubernur itu tangan panjangnya pemerintah pusat kok, gimana?" ujarnya.

ADVERTISEMENT

Selain sebagai jembatan antarpemerintah pusat dengan daerah. Gubernur juga sebagai mengendalikan di daerah-daerah.

"Lha iya lah, namanya kepanjangan tangan kok dihilangkan. Bukan hanya krusial (jabatan), gubernur sangat penting dan pemerintahan itu ada tiga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Menurutnya, keberadaan gubernur tidak efektif.

"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di kabupaten/kota," ujar Cak Imin seperti dikutip dari detikNews, Senin (30/1).

"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuhnya.

Dijelaskan Cak Imin anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.

"Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," jelas Cak Imin.




(ahr/ams)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads