Grha Bung Karno yang dibangun Pemkab Klaten dengan anggaran Rp 90 miliar terus dibenahi untuk beroperasi. Berbagai fasilitas disiapkan untuk kegiatan publik.
"Selain gedung utama, sarana pendukung ada ruang VVIP, untuk rapat, untuk keluarga, ruang rias di belakang, katering, dan sebagainya," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkab Klaten, Pramana Agus Wijanarka kepada wartawan di kantor Pemkab, Rabu (18/1/2023).
Pramana menjelaskan fasilitas lainnya yakni area parkir, kamar mandi, taman, dan masjid. Sementara daya tampung gedung bisa mencapai sekitar 3.000 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita juga punya parkir yang sangat luas, dan taman-taman, masjid dan ruangan ber-AC. Untuk parkir kalau semua untuk menampung 200-an mobil bisa," paparnya.
![]() |
"Daya tampung untuk gedung dalam saja 2.000-an orang lebih. Sama depan dan sayap kanan kiri bisa 3.000 orang lebih, kalau semua dimanfaatkan ya 3.000-an orang bisa lebih," lanjutnya.
Pramana menyebut untuk retribusi Pemkab sudah menggelar rapat awal terkait aturan hukum dan pemanfaatannya.
"Untuk retribusi kan harus disatukan dengan retribusi yang lain sehingga ada aturan baru. Untuk pemanfaatan apakah simpel dengan Perbup atau Permendagri yang ada, tapi kita masih proses godok dan kalau semua sepakat akan segera dimanfaatkan asal aturan hukumnya jelas," terangnya.
Menurut Pramana, tarif sewa Grha Bung Karno akan disesuaikan dengan fasilitas yang ada dan tarif gedung lain. Baik untuk hari biasa maupun akhir pekan.
"Waktu usulan untuk weekday hari Senin sampai Jumat kita usulnya Rp 20 juta dan weekend Rp 25 juta untuk gedung utama. Kita mengacu gedung lain yang juga Rp 20 juta," kata Pramana.
![]() |
Ditambahkan Pramana, tarif Grha Bung Karno dengan gedung milik Pemkab lainnya, seperti Gedung Sunan Pandanaran berbeda. Gedung Sunan Pandanaran hanya sekitar Rp 5 juta.
"Beda, karena daya tampungnya lain, fasilitas juga lain, luas wilayah juga lain. Kalau di sana kan Rp 5 juta saja," imbuh Pramana.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Grha Bung Karno memiliki luas sekitar 5 hektare dengan luas bangunan 5.000 meter persegi. Tahun ini Pemkab melalui DPUPR masih membangun joglo.
"DPUPR masih membangun joglo dan kelengkapan lainnya, termasuk nanti ruko-ruko. Anggaran Rp 90 miliar, termasuk kelengkapannya itu nanti," pungkas Pramana.
Sebelumnya diberitakan, gedung Grha Bung Karno yang dibangun Pemkab Klaten dengan anggaran Rp 90 miliar kondisinya rusak meskipun belum diresmikan. Gedung tersebut rencananya diresmikan Ketua DPR Puan Maharani.
"Nanti sebelum (bulan) puasa semoga sudah selesai semua (perbaikan). Baru kita mengundang Ibu Ketua DPR RI, iya (Puan Maharani)," kata Bupati Klaten, Sri Mulyani kepada wartawan usai rakor di Grha Bung Karno, Senin (16/1).