Anggota PPK se-Boyolali Dilantik, 4 Kecamatan Nihil Keterwakilan Perempuan

Anggota PPK se-Boyolali Dilantik, 4 Kecamatan Nihil Keterwakilan Perempuan

Jarmaji - detikJateng
Rabu, 04 Jan 2023 14:26 WIB
Pelantikan anggota PPK se-Kabupaten Boyolali, Rabu (4/1/2023).
Pelantikan anggota PPK se-Kabupaten Boyolali, Rabu (4/1/2023). (Foto: Jarmaji/detikJateng)
Boyolali -

Sebanyak 110 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Boyolali untuk Pemilu 2024 dilantik. Ada 4 kecamatan yang PPK-nya tanpa keterwakilan perempuan.

"Alhamdulillah per hari ini 4 Januari 2023, KPU Boyolali melakukan pelantikan 110 anggota PPK se-Kabupaten Boyolali untuk 22 kecamatan," ujar Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin usai pelantikan anggota PPK di Hotel Azima Boyolali, Rabu (4/1/2023).

Ali mengakui ada 4 kecamatan yang anggota PPK tanpa ada keterwakilan perempuan. Yaitu Kecamatan Selo, Sambi, Karanggede, dan Wonosamodro. Ali menyebut pada tahap pendaftaran, kuota perempuan sudah terpenuhi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ditahap pendaftaran terpenuhi semuanya (kuota perempuan). Tapi tes CAT tidak bisa memprioritaskan kan, karena itu mesin," jelasnya.

Ali menjelaskan dalam pendaftaran calon anggota PPK ini sudah terbuka untuk umum semuanya. Namun tes seleksi menggunakan model CAT, sehingga siapa yang berhasil siapa yang lolos itu sistem yang bekerja.

ADVERTISEMENT

"Kami mengapresiasi, kami juga mendorong untuk memberikan porsi yang luas kepada semuanya. Juga ada keterwakilan 30 persen (perempuan). Tapi memang memutuskan teman-teman PPK tidak mudah, memang ada beberapa hal pertimbangan-pertimbangan, akhirnya terbentuk PPK di Kabupaten Boyolali," kata Ali.

Setelah dilantik, para anggota PPK ini akan segera bekerja untuk seleksi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa. Selain itu Ali juga meminta anggota PPK segera berkoordinasi dengan Forkopimcam untuk penyiapan sekretariat dan perangkatnya.

Ali berharap anggota PPK dapat bekerja dengan baik karena mereka adalah ujung tombak KPU di tingkat PPK dan PPS. Mereka mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang cukup berat karena harus melaksanakan tahapan-tahapan di tingkat kecamatan, kemudian mengoordinasikan ditingkat PPS maupun nanti pada saatnya di tingkat KPPS.

"Ini penting karena target kita, tak hanya tingkat partisipasi, tapi kami ingin meningkatkan kualitas Pemilu ini, baik dari sisi penyelenggaranya, pesertanya maupun nanti hasilnya," ucap Ali.

Untuk tingkat partisipasi, dia menargetkan di atas Pemilu dan Pilkada lalu. Pada Pilkada lalu, tingkat partisipasi publik sebanyak 89,85 persen. Sedangkan di Pemilu sekitar 78 persen.




(aku/rih)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads