.webp)
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyinggung soal beking ngeri dan gede di balik aktivitas tambang pasir ilegal di Kabupaten Klaten. Polres Klaten langsung bergerak mengecek kawasan tambang di lereng Gunung Merapi. Apa hasilnya?
"Tadi anggota cek tidak ada aktivitas (tambang). Ada beberapa lokasi," jelas Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo kepada detikJateng saat dimintai konfirmasi, Senin (28/11/2022) sore.
Dijelaskan Eko, pengecekan dilakukan di lokasi tiga desa di Kecamatan Kemalang. Yaitu Desa Sidorejo, Tlogowatu dan Tegalmulyo. Ketiganya tidak ditemukan aktivitas penambangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi kita cek ke atas tidak ada aktivitas yang dilakukan. Ini (tambang) terus kita pantau," imbuh Eko.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi unggahan seorang netizen di media sosial Twitter soal tambang ilegal di Klaten, Jawa Tengah. Gibran menyebut sudah pernah mendapatkan keluhan serupa.
Akun Twitter @a**** meminta Gibran menyampaikan pada Presiden Joko Widodo perihal adanya aktivitas tambang ilegal di Klaten, Jawa Tengah.
"Mas.. sampe kan ke pak @jokowi untuk menindak tambang pasir ilegal yang ada di Kab. Klaten," tulis akun tersebut yang dilihat detikJateng pada Minggu (27/11).
Akun itu juga mengatakan terdapat lebih dari 20 titik lokasi penambangan ilegal, tetapi tidak ditindak tegas. Akun itu pun turut menandai akun Twitter resmi Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di unggahannya itu.
"Lebih dari 20 titik lokasi... tp dibiarkan.. @ListyoSigitP @ganjarpranowo," tulisnya.
Gibran pun merespons keluhan akun Twitter tersebut. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tersebut dibekingi oleh sosok yang mengerikan. Bahkan, Bupati Klaten pun kerap kali mengeluh padanya.
"Ya pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingan nya ngeri," cuit Gibran melalui akun Twitter @gibran_tweet.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyebut ada beking besar di sana. Maka ia meminta penegak hukum harus tahu posisinya untuk menegakkan keadilan.
"Saya tahu bekingnya gede-gede di sana. Kalau ada bekingannya makanya kita minta dilaporkan pada kita siapa yang ada di belakangnya agar kita tahu mana legal dan ilegal. Setelah itu kita serahkan pada penegak hukum. Maka penegak hukum minta perannya berdiri paling depan karena sudah terkait dengan pelanggaran," kata Ganjar di kantornya, Semarang, Senin (28/11).
(aku/ahr)
