.webp)
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sempat membentuk tim Puser Bumi untuk mengatasi maraknya tambang ilegal di Jawa Tengah. Namun upaya itu tak membuahkan hasil karena banyak operasi yang bocor.
Hal itu diungkapkan Ganjar usai membuka Seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jateng dan DIY, di Gedung Gradhika Bhakti Pradja. Dalam forum tersebut Ganjar menegaskan kebutuhan material untuk pembangunan di Jateng sangat banyak. Oleh karena itu, dia berharap tambang pasir atau galian C bisa diatur demi lingkungan dan masyarakat sekitar tambang.
"Please mau kita atur. Kalau nggak lingkungan ini nanti rusak semuanya dan daerah nggak dapat apa-apa, apalagi kalau sudah ilegal," ujar Ganjar, Senin (28/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Upaya yang dilakukan dengan membentuk tim Puser Bumi dengan Polda Jateng juga ternyata tidak membuahkan hasil. Karena ketika akan melakukan operasi ke lokasi tambang ternyata sudah bocor.
"Pernah ikhtiar dengan Polda dengan Puser Bumi. Nggak sukses. Kita mau operasi, bocor Pak," tegasnya.
Maka kemudian dia mengusulkan dibuat satu nomor telepon khusus pengaduan soal tambang tersebut. Tambang yang dilaporkan tidak akan langsung dihentikan, namun dicarikan solusi yang bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat.
"Maka pada kesempatan hari ini usul konkret kasih nomor handphone melaporkan dan gerebek bareng bareng. Tugas ESDM dampingi untuk semacam pemutihan dan cari jalan keluar," tegasnya.
Selain itu, Ganjar juga sempat cerita tentang banyaknya teman yang mencoba 'potong kompas' izin tambang dengan menghubunginya. Ganjar mengaku teman-temannya jadi kesal karena izin itu tak langsung turun meski sudah telepon Ganjar.
"Banyak sekali didelegasikan ke saya. Semua telepon saya minta izin galian C, dan mereka adalah teman-teman saya. Saiki do sengit mbek aku (sekarang semua kesal sama saya). Karena saya bilang silakan diurus izinnya dan mereka tidak ada yang mau," kata Ganjar.
Simak pernyataan Waket KPK Nurul Ghufron di halaman selanjutnya...
Dalam forum tersebut hadir secara virtual Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Hadir juga kepala daerah atau perwakilan Forkopimda se-Jateng dan DIY.
Nurul mengatakan soal izin tambang memang kerap menjadi masalah apalagi ketika berganti masa kepemimpinan. Menurutnya perlu adanya pengetatan soal izin misalnya prasyarat soal lingkungan. Selain itu yang rawan korupsi adalah soal pungutan. Legalitas menjadi penting.
"Banyak hal perlu dirapikan. Misal pungutannya. Tentu dalam aspek hukum pungutan negara pada rakyat harus ada legalitas. Dasar hukum apa aparatur pemerintah melakukan pungutan. Harus ada legalitas formil. Yang perlu ditegaskan adalah berapa nilainya, jangan sampai tidak jelas. Misal hitungan per tonase per truk atau yang lain," jelas Nurul.
"Kemudian, untuk apa pungutan itu. Selama ini asumsi pemerintah dan pemda, pungutan ada dasarnya masuk ke kas daerah. Pungutan itu asalnya untuk melindungi kepentingan lingkungan. Kadang-kadang tidak direpresentasi dalam penganggaran," imbuhnya.
Isu tambang pasir dua hari ini cukup ramai karena pemilik akun Twitter @amr****** meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal aktivitas tambang pasir ilegal di Klaten. Netizen itu juga mencolek akun Twitter resmi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
