.webp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Kendal menerjunkan tim untuk menelusuri kabar adanya pungutan di SMPN 3 Weleri yang dikeluhkan orang tua siswa.
"Hari ini kami telah mengirimkan tim ke SMP Negeri 3 Weleri untuk melakukan pengecekan, mengumpulkan bukti-bukti dan data serta pemeriksaan terkait adanya sumbangan yang dikeluhkan orang tua murid yang nilainya sumbangan Rp 1 juta. Jadi ini respon cepat kami," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal, Wahyu Yusuf Akhmadi kepada detikjateng, Kamis(17/11/2022).
Hanya saja, dia belum bisa mengungkapkan hasil dari penelurusan tersebut. Menurutnya, hasil penelusuran itu bisa disimpulkan paling cepat Jumat besok.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasil dari tim yang melakukan pengecekan dan pemeriksaan ke SMP Negeri 3 Weleri, semoga saja besok Jumat sudah ada. Dan hasilnya nanti akan secepatnya kami sampaikan ke Pak Bupati," jelasnya.
Selanjutnya, Wahyu meminta agar pihak sekolah lebih transparan khususnya sebelum menarik sumbangan pendidikan, harus ada program yang dibuat dengan rencana anggaran biaya (RAB).
"Pihak sekolah harusnya lebih transparan dalam mengelola keuangan. Kalau mau menarik sumbangan harus ada programnya yang dibuat dengan RAB. Kalau memang sumbangan itu mau digunakan untuk bangun atap atau ngedak atau bangun ruangan ya harus ada RAB-nya dulu," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah wali murid mengeluhkan penarikan sumbangan yang diberlakukan kepada para siswa setiap tahun. Besarnya pungutan sumbangan itu mencapai Rp 1 juta per siswa.
Namun, Ketua Komite Sekolah SMPN 3 Weleri, Sudiyanto mengaku tidak pernah melakukan pungutan atau sumbangan yang sifatnya memaksa orang tua murid.
Sudiyanto menerangkan, sebelum ada sumbangan itu sudah diadakan rapat koordinasi antara Komite Sekolah dengan orang tua murid. Rapat itu membahas mengenai sumbangan yang bersifat mendukung kegiatan sekolah yang tidak dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Sumbangan ini untuk membantu kegiatan sekolah yang memang tidak dibiayai dari dana BOS, seperti rencana kami untuk membangun dak atau atap, mengkaver kebutuhan GTT, BTT, dan juga untuk kebutuhan yang lainnya," terang Sudiyanto.
(ahr/aku)
