.webp)
Komisi III DPR RI menyebut penanganan di Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terkait proyek Bendungan Bener berjalan lancar. Begini pernyataannya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa hari ini bertemu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi. Desmond mengatakan sudah melihat langsung ke Purworejo kemarin dan menyebut rekomendasi yang sebelumnya diberikan sudah banyak dipenuhi.
"Kemarin kita di lapangan menemukan hal-hal baru yang positif walaupun posisi masyarakat masih ada yang menerima dan yang menolak. Ada yang menerima dengan catatan, ada yang menolak. Dari sana, rapat hari ini, sudah jelas solusi yang diberikan Pak Gubernur ke depan, project pengambilan batu Wadas tidak ada masalah, semoga tidak ada masalah karena semua terencana dengan baik. Akan kita lihat proses ke depan," kata Desmond usai pertemuan di Mapolda Jateng, Jumat (11/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu dari data Pemprov Jateng terkait pembayaran uang ganti untung pada warga pemilik lahan terdampak sudah mencapai 92 persen. Pencairan tahap II dilakukan di Balai Desa Wadas, Jumat (4/11), untuk 194 bidang tanah. Maka total sudah 576 bidang lahan yang dibebaskan atau mencakup 92 persen.
"Sekarang tinggal 42 bidang, pemiliknya 30-an. Maka coba dekati dan komunikasi terus," kata Ganjar di kesempatan yang sama.
Ia menjelaskan BBWS Serayu Opak akan bertindak sebagai pelaksana dan leading sektornya yaitu Kementerian PUPR. Ganjar juga menegaskan quarry yang diambil di Wadas hanya untuk bendungan, tidak diperjualbelikan untuk yang lain.
"Jangan sampai dijualbelikan dengan cara yang keliru, kira-kira begitu dan yang kedua, perlu menghitung bahwa kebutuhan quarry yang di Wadas itu hanya untuk bendungan tidak untuk yang lain," tegas Ganjar.
Ganjar juga menyebut akan terus melakukan sosialisasi soal proses pengambilan batu quarry, apakah nantinya menyebabkan kerusakan ke rumah warga. Dan jika ada kerusakan maka BBWS Serayu Opak sudah menyampaikan akan bertanggung jawab.
"Terkait dengan nanti pada saat pengambilan quarry mau dilakukan. Ledakan tuh seperti apa sih, dampaknya seperti apa. Kalau akibat dari itu bangunan rumahnya rusak siapa yang tanggung jawab, tadi BBWS juga sudah menyampaikan mereka yang tanggung jawab," ujar Ganjar.
Selengkapnya di halaman selanjutnya...
Sejumlah infrastruktur akan diperbaiki termasuk untuk pendidikan. Maka koordinasi dengan Pemkab Purworejo juga dilakukan untuk memperhatikan persoalan sosial.
"Wabil khusus (khususnya) perbaikan infrastruktur yang ada di sana, tapi sebagian besar SD. Terus kemudian Tsanawiyah (MTs) kalau tidak salah," kata Ganjar.
Sementara itu Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi menegaskan komitmen jajarannya untuk mengawal terlaksananya proyek vital nasional itu. Pihaknya akan melakukan pendampingan.
"Pendampingan itu dilakukan agar tidak terjadi adanya suatu pelanggaran, cukup diingatkan, nggak perlu dilakukan suatu tindakan pidana. Karena itu adalah dalam rangka menarik investor maupun yang lain termasuk pelaksanaan kegiatan pembangunan," kata Luthfi.
