Ganjar Kontak Pimpinan DPRD, Minta Evaluasi Usulan RKPD Jateng 2023

Ganjar Kontak Pimpinan DPRD, Minta Evaluasi Usulan RKPD Jateng 2023

Afzal Nur Iman - detikJateng
Jumat, 04 Nov 2022 09:04 WIB
Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo. Foto: Istimewa
Semarang -

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengaku telah mengontak seluruh pimpinan DPRD Jateng terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dia meminta ada evaluasi terhadap usulan di RKPD sebelum diputuskan.

Hal itu, disampaikan Ganjar usai pembukaan Porsadin VI Tingkat Jawa Tengah di Alun-alun Kabupaten Kudus, Kamis (3/11) malam.

"Alhamdulillah beberapa kawan-kawan dewan termasuk tadi seluruh pimpinan saya kontak satu-satu dan mereka mengatakan, siap pak sudah kita perbaiki," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini, pembahasan RKPD disebut Ganjar masih Berlangsung. Menurutnya, masih ada hal-hal yang harus dievaluasi sebelum diputuskan bersama.

"Kalau hari ini pembahasannya masih berlangsung ya, keputusannya belum. Hanya kemarin memang saya meminta dilakukan evaluasi dari usulan-usulan yang ada," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT

Beberapa hal yang disorot Ganjar adalah pemerataan di kota/kabupaten yang masih timpang terutama terkait urusan dewan. Lalu, masalah fokus anggaran yang dinilainya harus ditekan untuk hal-hal prioritas.

"Saya minta juga yuk di tengah situasi yang tidak bagus ini kita bisa berhemat-hemat dan bisa fokus. Mana-mana anggaran yang akan kita keluarkan untuk mereka bisa tertangani. Misal kita butuh (tuntaskan) kemiskinan, yuk kemiskinan, IPMnya musti kita bereskan sehingga anggaran yang tidak terlalu penting kita arahkan ke sini," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar mendapat kritik oleh anggota DPRD Jateng karena dinilai jarang hadir rapat paripurna sehingga membuat pembahasan RKPD molor. Namun, Sekda Jateng, Sumarno menyebut bahwa pembahasan jadi lama karena DPRD Jateng mengajukan penambahan anggaran Rp 92 miliar.

Menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas anggota dewan. Jika dicermati perjalanan dinas anggota dewan yang diusulkan per bulan sebanyak 29 kali alias 29 hari, itu berarti hampir satu tahun penuh anggota dewan selalu keluar kota untuk kunjungan kerja.

"Sebulan kan cuma 30 hari, tapi perjalanan dinasnya saja kok 29 hari, maka pak gub menyoroti ini, apa ini pas apa ini pantes mas, tolong dikomunikasikan dengan Dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritas rakyat," kata Sumarno dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (3/11).




(sip/sip)


Hide Ads