.webp)
Kelompok bernama Dewan Kolonel yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden muncul di internal PDI Perjuangan sebulan lalu. Kemunculan Dewan Kolonel ternyata sempat memicu kemarahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dilansir detikX, ide Dewan Kolonel pertama kali digagas oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi. Gagasan itu disampaikan Johan kepada Trimedya Panjaitan, Junimart Girsang, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno selepas rapat Fraksi PDIP di DPR pada September 2022.
"Iya, abis rapat ada pengarahan, Mbak Puan kan pembina fraksi dan cuma saat Mbak Puan saja. Kemudian masuk ruang pimpinan fraksi, Johan Budi bilang, 'Kita loyalis Mbak (Puan) harus buat sesuatu, Dewan Kolonel'," kata Koordinator Dewan Kolonel Trimedya Panjaitan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akhirnya terhimpun anggota yang bertugas meningkatkan citra Puan ke daerah pemilihan masing-masing, yakni Wakil Sekjen PDIP Utut Adianto, Ketua DPD Jawa Tengah Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, Trimedya, serta Junimart.
"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana 'mewangikan' Mbak Puan di dapil kita masing-masing dimulai dari Komisi I sampai XI," ujar Trimedya kepada wartawan.
Murka Mega Berujung Sanksi
Namun belum sempat beraksi, Dewan Kolonel keburu disetop. DPP PDIP menegur Dewan Kolonel karena urusan pencapresan mutlak menjadi hak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Para anggota Dewan Kolonel pun disanksi. Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan, sanksi terhadap kelompok anggota DPR ini dijatuhkan pada akhir September 2022.
Hukuman itu hanya dijatuhkan kepada lima anggota Dewan Kolonel, yakni Johan Budi, Junimart Girsang, Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, serta Hendrawan Supratikno, tapi tidak kepada Utut Adianto dan Bambang Wuryanto.
"Tindakan Dewan Kolonel ini di luar AD/ART partai. Ini kan ada aksi-reaksi. Kalau tidak ada muncul Dewan Kolonel, Dewan Kopral ini tidak mungkin muncul. Makanya kami tidak ada proses klarifikasi. Begitu muncul di meja, kami langsung keluarkan pernyataan: teguran keras dan terakhir," kata legislator di Komisi II DPR RI tersebut.
Setelah seminggu memantau Dewan Kolonel dari media, Komarudin mengaku sempat berkonsultasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kata Komarudin, Megawati marah besar ketika mendengar soal kelompok ini.
"Apa-apaan ini bentuk Dewan Kolonel," kata Komarudin menirukan yang diungkapkan Megawati.
Komarudin mengingatkan soal hasil Kongres V PDIP di Bali. Hal itu terkait mandat untuk menetapkan bakal calon presiden 2024 merupakan sepenuhnya hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum partai berlambang banteng itu.
"Saya pikir ini mereka (Dewan Kolonel) buat seperti mainan, nggak bisa, ini organisasi. Kami kan terikat pada putusan Kongres. Akhirnya yang ada mereka bukan menjaga Mbak Puan, malah menjerumuskan Mbak Puan," kata Komarudin kepada reporter detikX.
Baca juga: Manuver Dua Dewan dan Amarah Megawati |
(aku/dil)
