.webp)
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menyoroti kemunculan 'Dewan Kolonel' yang disusul dengan 'Dewan Kopral' belakangan ini. Pria yang disapa Rudy itu menyebut PDIP cuma memiliki tiga dewan.
Tiga dewan yang dimaksud ialah Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Tiga dewan ini menurutnya sesuai AD/ART PDIP.
"Sikap Pak Sekjen tepat, makanya Bu Mega juga mengatakan enggak ada itu di AD/ART partai. Dewan cuma ada tiga, DPP, DPD, DPC membawahi PAC, ranting, anak ranting, badan dan sayap. Nggak ada dewan kayak gitu," kata Rudy dijumpai di Taman Sunan Jogo Kali, Pucangsawit, Jumat (23/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait kemunculan Dewan Kopral yang menyaingi Dewan Kolonel, Rudy menilai hal tersebut juga tidak diperlukan. Dia meminta seluruh pihak mengikuti kebijakan partai.
"(Dewan Kolonel maupun Dewan Kopral) nggak diperlukan. Tiga dewan tadi sudah cukup," ujarnya.
Dia pun menampik adanya perpecahan di tubuh PDIP. Termasuk pula ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak diundang lagi di acara DPD PDIP Jateng.
"Nggak ada perpecahan. Kemarin Pak Ganjar nggak diundang itu urusan DPD. Tapi kan beliau diundang di sekolah partai," ujar dia.
Adanya Dewan Kolonel sebelumnya disebut sebagai guyonan atau hanya bercanda. Rudy pun meminta agar elite PDIP tidak membuat candaan seperti itu.
"Nggak bisa, kelas elite kok guyonan. Sesuai AD/ART saja," pungkasnya.
Awal Mula 'Dewan Kolonel'
Dilansir detikNews, dewan kolonel dicetuskan oleh Johan Budi Sapto Pribowo.
Anggota DPR Fraksi PDIP, Junimart Girsang, menjelaskan 'Dewan Kolonel' punya markas di sekitar Senayan, Jakarta. Mereka intens berkomunikasi sampai saat ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini melanjutkan, para anggota Fraksi PDIP DPR pendukung Puan yang tergabung dalam 'Dewan Kolonel' ini tak akan membubarkan diri apabila bukan Puan yang akan diusung PDIP sebagai capres. Menurutnya, 'Dewan Kolonel' akan selalu ada untuk menjalankan tugas kepartaian sesuai dengan keputusan Megawati.
Junimart memastikan tim ini tak menerima teguran dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Menurutnya, 'Dewan Kolonel' tak mendahului keputusan Megawati soal pencapresan.
"Apakah kami pernah deklarasi? Kan tidak juga, kecuali kan deklarasi," ujarnya.
(aku/sip)
