.webp)
Pemerintah Kabupaten Klaten menemukan adanya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di beberapa wilayah yang dibagi rata oleh warganya. Aksi bagi rata tersebut dilakukan di tingkat RT dan RW.
"Ada temuan di tingkat RT. Tapi karena kehendak warga sendiri ya bagaimana, meskipun secara aturan tidak boleh," ungkap Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Pemkab Klaten, Didik Sudiarto kepada detikJateng, Selasa (20/9/2022).
Dijelaskan Didik, dari penelusuran hal itu terjadi karena data yang digunakan merupakan data lama. Ada warga yang sudah tidak miskin ternyata masih menerima bantuan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada di data warga dulu masih miskin tapi sekarang sudah mampu tapi masih terdata menerima. Mereka sadar ada yang lebih berhak tapi tidak menerima, kemudian sadar mengumpulkan yang menerima lalu dibagi rata, bagaimana lagi itu kesadaran sendiri," papar Didik.
Yang penting, lanjut Didik, uang BLT itu diberikan sesuai data penerima dan diserahkan kepada yang namanya tercantum. Soal mau dibagi ke siapa hal itu sudah menjadi hak penerima.
"Yang penting diterimakan sesuai data, mau diserahkan siapa itu hak mereka. Kita terus melakukan pantauan," terang Didik.
Idealnya, sebut Didik, data yang digunakan adalah data terbaru. Untuk itu diperlukan evaluasi terus-menerus sehingga sesuai.
"Kalau bisa data itu yang terbaru, karena bisa saja dulu orang kaya tapi jadi miskin atau sebaliknya. Diperlukan evaluasi," imbuh Didik.
Kades Nanggulan, Kecamatan Cawas, Surata menyatakan di desanya ada 8 RT yang berbagi dana BLT. Bagi rata itu kesepakatan di tingkat RT.
"Kesepakatan itu di tingkat RT. Karena ada tetangga menerima ada tapi ada yang tidak, daripada congkrah (konflik) mau dibagi, ya kita cuma bisa memberikan masukan," kata Surata kepada detikJateng.
Dikatakan Surata, Pemdes tidak menganjurkan dibagi tapi juga tidak bisa melarang karena dana itu hak warga. Warga hanya disarankan semua harus berdasarkan kesepakatan, musyawarah bersama.
"Kita beri masukan semua dasarnya harus musyawarah, semua warga dikumpulkan di balai RT untuk kesepakatan. Besarnya yang dibagi juga tidak sama, ada yang ngasih Rp 100.000, Rp 200.000, jadi seikhlasnya," sambung Surata.
(ahr/apl)
