.webp)
Oleh karena itu, Ganjar meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mengawasi penyaluran bantuan untuk mencegah inflasi. Sehingga akuntabilitas daerah tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dana-dana kedaerahan.
"Hari ini kita mau menanggulangi inflasi, presiden sudah mendorong dana tak terduga bisa digunakan, tapi kan nggak boleh ngawur dan asal-asalan. Inilah tenaga ahli teknisnya penting menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas daerah," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Selasa (13/9/2022).
Hal itu disampaikan Ganjar usai memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali kepada Hari Wiwoho. Ayub kini menjadi Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, sementara Hari menjabat Kepala BPK Perwakilan Lampung sebelumnya.
Lebih lanjut, kata dia, terkait merangkaknya tingkat inflasi di sejumlah daerah seluruh Indonesia, anggaran daerah yang tersedia dan yang akan dikeluarkan harus diawasi agar anggaran yang ada tidak jebol.
Ganjar meminta untuk menutup segala potensi-potensi yang memungkinkan terjadi jebolnya anggaran. Ganjar juga ingin memastikan tidak ada pihak yang mengambil untung di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
"Persis seperti hari ini kita menangani inflasi, butuh teknis orang yang mengerti dan paham pengelolaan keuangan. Sehingga pintu-pintu yang bikin jebolnya anggaran mesti ditutup," ucap Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar juga menyampaikan bahwa seluruh 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2022.
Kendati demikian, Ganjar mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan menjaga integritas. Menurutnya, tetap ada catatan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan daerah.
"Sekarang kan semuanya udah WTP. Meskipun WTP tidak berarti semuanya sudah beres di dalamnya, ada potensi-potensi yang mesti diperbaiki. Catatan itulah yang hari ini penting untuk kabupaten kota provinsi semua memperbaiki diri," jelas Ganjar.
Ganjar juga berpesan iklim pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bebas korupsi juga tetap harus dipertahankan. Selain itu laporan keuangan yang transparan dan kinerja yang optimal juga didorong Ganjar kepada BPK dan seluruh kepala daerah.
"Mudah-mudahan ke depan beberapa model-model, tata cara pengelolaan keuangan, punya kesadaran dari pengelola keuangan negara ini untuk memperbaiki diri. Jangan ada korupsi, laporan secara transparan dan kinerja yang optimal. Sehingga kita makin akuntabel dalam pengelolaan keuangan ini," ungkap Ganjar. (akd/ega)
