.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melakukan sejumlah intervensi terhadap sejumlah sektor yang terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) untuk mencegah inflasi. Intervensi yang dilakukan antara lain operasi pasar, subsidi harga dan subsidi transportasi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah daerah diminta mengalokasikan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) senilai Rp 2,17 triliun untuk subsidi transportasi. Hal ini mengingat penyesuaian harga BBM akan langsung berdampak pada tarif angkutan pengangkut barang dan jasa.
Dia berharap dengan adanya subsidi transportasi dapat mengurangi biaya pengiriman dari penyalur komoditas seperti petani, nelayan dan peternak. Sehingga harga pengiriman bisa ditekan dan tidak berpengaruh pada pedagang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Daerah mesti melakukan tindakan intervensi. Pertama bisa dengan operasi pasar, bisa subsidi harga, bisa juga dengan subsidi transportasi. Subsidi transportasi ini penting untuk dihitung, apakah adanya subsidi transportasi itu bisa menekan harga," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).
"Maka kalo ada kenaikan, jangan sampai kenaikan itu ditambah naiknya ongkos transportasi. Maka tugas kami menghitung secara detail dan memastikan seluruh potensi anggaran yang bisa dipakai untuk intervensi, kita lakukan," sambung Ganjar usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual terkait pengendalian inflasi daerah. Rapat ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (12/9) siang.
Dikatakannya, selain anggaran 2 persen dari DTU, terdapat dana tak terduga (DTT) dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah senilai Rp 500 miliar yang dapat digunakan untuk melakukan intervensi terhadap sektor-sektor yang berpotensi menjadi pemicu tingkat inflasi.
"Tadi BI menghitung dana tak terduga seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah itu sampai bulan ini kalo diakumulasikan kurang lebih 70 persen dari yang tersedia itu sekitar Rp 500 miliar. Ini bisa kita pakai untuk intervensi potensi yang bisa bikin kenaikan harga dan berdampak inflasi," jelas Ganjar.
Ganjar memaparkan pihaknya juga melakukan usulan dana perlindungan sosial atau bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24 miliar dari APBD dalam rangka menekan dampak inflasi. Nantinya, dana program bansos ini akan disalurkan kepada kelompok masyarakat yang terdampak langsung, mulai dari nelayan, ojek online, hingga pelaku usaha.
Adapun rincian penyaluran bansos tersebut yaitu dalam bentuk program subsidi nelayan sebesar Rp 4,7 miliar, program bantuan bagi industri pelaku usaha/IKM pangan Rp 905 juta, bansos untuk kru angkutan umum dan ojek online Rp 12,7 miliar dan program bantuan bahan bakar kendaraan wisata lingkungan daya tarik wisata Rp 720 juta.
Selain itu, Pemprov Jateng juga menyalurkan bantuan bagi pengguna alat mesin pertanian sebesar Rp 950 juta, program subsidi bahan bakar produk peternakan Rp 560 juta, bantuan bagi pengelola penggilingan padi Rp 220 juta, program bantuan pelaku usaha distribusi pangan Rp 2,4 miliar dan bantuan BBM bersubsidi pengolahan kayu senilai Rp 1,3 miliar.
"Butuh sosialisasi kepada pelaku di pertanian, perikanan, UMKM, transportasi dan pariwisata untuk kita hitung dan kita intervensi dalam waktu pendek. Maka minggu-minggu ini kita akan lakukan aksi di lapangan," ungkap Ganjar.
(akd/ega)
