.webp)
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menerima sejumlah keluhan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang salah sasaran. Dia mengaku tidak bisa mengintervensi, karena data BLT langsung diberikan oleh pemerintah pusat.
Salah satu keluhan disampaikan akun Instagram @ayu_m***m yang menyampaikan kepada Gibran bahwa tetangganya memiliki indekos di kawasan Mojosongo namun mendapatkan BLT.
"Ada beberapa keluhan seperti itu, di Mojosongo dan beberapa daerah lain. Tapi sekali lagi, data penerima itu dari kementerian," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (12/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menduga, warga yang dilaporkan salah sasaran tersebut memang dahulunya merupakan warga miskin. Saat warga tersebut sudah naik kelas, namanya belum dihapus dalam data penerima bansos.
"Itu mungkin kebanyakan orang-orang yang dulunya dapat PKH (Program Keluarga Harapan), terus upgrade, jadi tidak rentan lagi, mestinya diluluskan dari PKH," ujarnya.
Ditanya soal imbauan agar warga tersebut mengembalikan BLT, Gibran kembali menyebut dirinya hanya membantu menyalurkan berdasarkan data dari kementerian.
"Kalau dah masuk data kementerian mau gimana lagi. Kita bukannya lepas tangan tapi memang datanya dari kementerian," ungkapnya.
Meski demikian, Gibran memastikan bahwa seluruh masyarakat yang rentan terdampak kenaikan harga BBM akan memperoleh bantuan dari Pemkot Solo. Bantuan sosial ini diambilkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
"Makanya nanti warga yang sekitarnya tidak mendapatkan BLT atau BSU (Bantuan Subsidi Upah) akan kami kover pakai yang dua persen itu," ujar dia.
Bantuan sebesar Rp 4,2 miliar tersebut antara lain dibagikan kepada sopir ojek, taksi, pedagang kaki lima, hingga buruh pasar. Namun bagi warga yang sudah mendapatkan BLT maupun BSU dari pemerintah pusat, maka tidak akan menerima bansos dari Pemkot Solo.
(apl/aku)
