Massa mahasiswa di Kota Salatiga, Jawa Tengah, turun ke jalan demo tolak kenaikan harga BBM. Aksi massa dipusatkan di depan kantor DPRD Kota Salatiga.
Pantauan detikJateng di lokasi, demo berlangsung sejak pukul 10.30 WIB hingga sekitar pukul 13.00 WIB berjalan lancar tanpa ada kericuhan. Polisi tampak berjaga di depan kantor DPRD untuk mengamankan jalannya aksi massa.
Massa mahasiswa dari berbagai elemen di antaranya HMI, PMII, KAMMI, GMNI, IMM, GMKI, dan PMKR, membawa poster dan spanduk bernada protes atas kenaikan harga BBM. Mereka juga menuntut anggota DPRD Kota Salatiga untuk menemui dan berdialog dengan mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahmi Arsyad, salah satu perwakilan mahasiswa, mengatakan aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa Indonesia.
"Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. kami merekomendasikan pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi," ujarnya di sela unjuk rasa, Senin (12/9/2022).
Mahasiswa menilai pemerintah harusnya melakukan penghematan anggaran birokrasi. Anggaran itu lebih baik disalurkan untuk kepentingan rakyat.
"Kami juga meminta pemerintah menunda proyek strategis nasional yang dampaknya tidak langsung kepada rakyat. Dan pemberantasan mafia migas," tegasnya.
![]() |
Ia juga menegaskan, aksi ini tidak ditunggangi oleh siapa pun. Mereka meminta anggota DPRD Kota Salatiga untuk mengawal tuntutan mereka.
"Kami juga meminta Ketua DPRD membuktikan jika berpihak kepada rakyat, untuk menekan apa yang diinginkan masyarakat yakni tolak kenaikan harga BBM termasuk menandatangani nota kesepahaman," tegasnya lagi.
Sementara, Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit mengatakan pihaknya siap mengawal aspirasi mahasiswa. Bahkan secara pribadi ia sepakat dengan yang disampaikan mahasiswa.
"Tapi atas nama DPRD harus melalui prosedur. Aspirasi akan kami masukan ke Banmus," ucap Dance.
Ia juga menjelaskan, kewenangan menaikkan harga BBM berada di pemerintah pusat. Tapi pihaknya siap mengawal tuntutan mahasiswa.
"Kita tidak memiliki kewenangan dan kami akan mengirim langsung ke pusat. Bicara demokrasi bukan saling memaksakan kehendak. Karena ini adalah lembaga, akan diagendakan ke masukkan ke masyarakat kenaikan harga BBM," tandasnya.
Usai berdialog dan menandatangani nota kesepahaman dengan perwakilan anggota DPRD, rombongan demonstran kemudian membubarkan diri.
(rih/aku)