Desak Patok Sempadan Dicabut, Ratusan Warga Pesisir Rawa Pening Doa Bersama

Desak Patok Sempadan Dicabut, Ratusan Warga Pesisir Rawa Pening Doa Bersama

Ria Aldila Putri - detikJateng
Minggu, 04 Sep 2022 17:07 WIB
Ratusan warga sekitar Danau Rawa Pening ikuti doa bersama menuntut pencabutan Keputusan Menteri PUPR No 365 tahun 2020 Tentang revitalisasi Rawa Pening, Minggu (4/9/2022).
Ratusan warga sekitar Danau Rawa Pening ikuti doa bersama menuntut pencabutan Keputusan Menteri PUPR No 365 tahun 2020 Tentang revitalisasi Rawa Pening, Minggu (4/9/2022). Foto: Ria Aldila Putri/detikJateng
Semarang -

Ratusan warga desa sekitar Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang Jawa Tengah menggelar doa bersama di batas tugu sempadan yang menjadi polemik. Warga menuntut pemerintah mencabut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) No 365 tahun 2020 tentang Revitalisasi Rawa Pening.

Selain berdoa bersama dan orasi dari tokoh petani setempat, warga juga membawa berbagai spanduk dan poster perlawanan, di antaranya bertuliskan:

"Nenek Moyang Kami Petani, Kami Besar dari Tani, Kami Hidup dari Pertanian, Jangan Hancurkan Masa Depan Petani", "Pak Menteri Pindahen Patokmu'', "Jangan Tenggelamkan Sawah dan Kampung Kami."


"Ini adalah doa bersama memohon agar Kepmen PUPR Nomor 365 Tahun 2022 yang berkaitan dengan Rawa Pening untuk dicabut. Itu sangat mengganggu kami selaku petani dan masyarakat pesisir Rawa Pening," kata Bendahara Forum Petani Rawa Pening Bersatu, Ismail Saleh, Minggu (4/9/2022).

Ismail mengatakan, proyek revitalisasi yang diatur dalam Kepmen PUPR itu akan menenggelamkan lahan pertanian dan sebagian pemukiman penduduk di beberapa desa. Sebab, Rawa Pening akan diperluas dan tingkat elevasi rawa akan ditambah.

"Kurang lebih dari patok pemerintah sampai ke gesernya itu satu kilometer. Itu lahan masyarakat kena geser. Dalam aturan lama, batas antara tanah rakyat dan tanah negara sudah jelas. Sekarang ada aturan baru, elevasi dinaikkan menjadi 46.330 cm. Itu akan menerjang semua lahan pertanian dan sebagian permukiman masyarakat di Desa Loh Pait, Desa Tuntang, dan Desa Asinan," jelasnya.

Menurut Ismail, pemasangan patok batas sempadan itu dilakukan secara sepihak. Patok dan tugu batas sempadan itu berdiri di lahan milik warga. Namun, warga mengaku tidak mendapatkan sosialisasi.

"Intinya Kepmen itu sosialisasinya kita tidak tahu, tidak mengena sasaran, tidak dikomunikasikan ke warga. Kita sudah protes itu dari dulu dan sudah sampai ke presiden, tapi tidak ada tanggapan," ujar dia.

Ismail menambahkan, pemasangan patok dan tugu sempadan di lahan milik warga juga menyebabkan masyarakat tidak bisa lagi memanfaatkan lahan tersebut. Sebab, ada plang larangan pemanfaatan lahan yang juga dipasang di sana.

"(Dengan adanya patok sempadan) Warga tidak bisa menanam padi, lebih dari 1.000 hektare tidak bisa ditanami. Kerugian luar biasa, sekali panen 1 hektar itu Rp 40 juta. Kurang lebih Rp 40 miliar sekali panen, itu sudah 2 tahun. Batalkan Kepmen dan pemerintah harus tanggungjawab terhadap kerugian yang diderita petani," kata Ismail.

Sementara itu pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana ketika dimintai keterangan detikJateng terkait keluhan forum petani tersebut, mengatakan baru dapat memberi keterangan pada Senin pekan depan.



Simak Video "7 Mobil Hanyut Akibat Terseret Banjir Bandang Semarang!"
[Gambas:Video 20detik]
(dil/dil)