Dinsos Magelang: Pendampingan Anak Sambo Dikoordinasi Kementerian PPPA

Eko Susanto - detikJateng
Jumat, 26 Agu 2022 17:04 WIB
Ferdy Sambo saat di Mabes Polri. (Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Magelang -

Kondisi anak-anak Irjen Ferdy Sambo disorot karena menjadi korban bully. Dinas Sosial Magelang mengungkap pendampingan anak Ferdy Sambo dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

"Pendampingan psikologi dikoordinasikan oleh Kementerian PPPA, sumber informasinya semua dari sana (PPPA)," ujar Plt Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Magelang, Iwan Sutiarso, kepada wartawan, Jumat (26/8/2022).

Sebelumnya, Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel menyebut anak-anak Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi wajib diberikan perlindungan karena rentan mengalami stigmatisasi usai orang tua mereka ditetapkan tersangka kasus tewasnya Brigadir Yoshua atau Brigadir J. Namun Reza menyebut berlebihan jika tangan-tangan pusat turun langsung menangani kasus anak-anak Ferdy Sambo ini.

Reza mengatakan, UU nomor 35/2014 jelas mengatur pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan khusus. Secara berurutan, pihak tersebut adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya.

"Tapi kalau dalam kasus anak-anak FS dan PC yang turun tangan adalah langsung dari pusat, wajarlah publik mengernyitkan dahi. Saya pun gumun (heran). Sehebat apa FS dan PC, sampai anak-anak mereka ditangani langsung oleh pusat," ujar Reza dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Kamis (25/8)

"Anggaplah FS adalah (mantan) orang penting. Tapi apakah status anak-anaknya juga menjadi di atas anak-anak lainnya?" imbuh dosen Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) ini.

Reza menyebut Polri punya Polda dan Polres. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga punya Dinas PPPA di daerah. Begitu pula kementerian-kementerian lainnya.

"Cukup kerahkan kantor-kantor dinas mereka. Itulah sewajarnya takaran empati sekaligus pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab mereka. Jangan malah memberikan layanan yang dikemas dalam privilese berlebihan," ungkapnya.

Reza lalu membandingkan penanganan kasus ini dengan keluarga sejumlah terduga teroris. Menurut Reza, persekusi terhadap keluarga terduga teroris itu luar biasa, bahkan ada yang diusir dari kampung tempat mereka tinggal.

Simak lebih lengkap di halaman berikutnya...




(sip/dil)

Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork