.webp)
Buntut dari kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung (Unila), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar jalur mandiri dihapus. Menanggapi desakan itu, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Jamal Wiwoho menilai jalur mandiri selama ini tidak bermasalah.
Jamal menjelaskan pelaksanaan jalur Seleksi Mandiri (SM) UNS sudah sesuai dengan regulasi pemerintah, yakni Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Selain jalur berbasis rapor (SNMPTN) dan ujian tulis (SBMPTN), terdapat jalur lain, yakni jalur mandiri.
"Jalur mandiri itu tetap dalam konteks rekrutmen mengedepankan aspek prestasi akademik, jadi tidak kemudian mempertimbangkan unsur itu (biaya masuk) saja. Kita sudah melaksanakan ujian kayak begini lebih dari 10 tahun dan bertahun-tahun tidak pernah ada masalah," kata Jamal saat dihubungi detikJateng, Rabu (24/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kasus di Unila bukan diakibatkan oleh kesalahan lembaga, melainkan oknum. Namun dia mengakui kejadian tersebut merupakan peringatan agar seluruh kampus menerapkan tata kelola dengan baik.
"Kalau ini ada masalah di Unila itu kan perorangan, bukan lembaga. Saya rasa kita tunggu KPK mengungkap masalah ini. Dan tentu ini bersama-sama menjadi warning agar tetap terjaga mewujudkan good university governance tata kelola kampus yang baik, transparan dan akuntabel," ujar dia.
Dia pun menjelaskan bahwa UNS telah menerapkan transparansi dalam perekrutan mahasiswa baru. Baik biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) telah disampaikan di awal dan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa.
Baca juga: Rumah Rektor Unila Digeledah KPK! |
"Sejak awal mahasiswa mendaftar sudah tahu baik dari UKT maupun SPI. Dan itu disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Kami pun tidak bisa mengintervensi karena sistemnya online," pungkasnya.
Diketahui, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar jalur mandiri di semua perguruan tinggi negeri (PTN) dihapuskan. Hal itu menanggapi kasus Rektor Unila Prof Dr Karomani dan dua bawahannya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK usai menerima suap mahasiswa baru jalur mandiri.
"Saya setuju harus dihapuskan jalur mandiri, saya kira paling pas penerimaan mahasiswa baru itu satu jalur, artinya jalur penuh, udah nggak ada jalur mandiri, bisa jalur prestasi atau jalur berkaitan dengan ujian seleksi penerimaan, semua ikut di situ," kata koordinator MAKI Boyamin Saiman dikutip dari detikNews.
Boyamin menilai jalur mandiri yang ada saat ini justru membuka peluang terjadinya aksi suap. Sebab, kata dia, sulit mempertanggungjawabkan jika ada uang yang lebih besar yang harus dibayarkan mahasiswa baru untuk masuk PTN.
(aku/apl)
