.webp)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan gaji pokoknya untuk disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah. Lantas bagaimana Ganjar membiayai kehidupan sehari-harinya?
"Gaji kita kan nggak tinggi. Kalau sehari-hari kan makan ada diurusi dinas," ujar Ganjar kepada detikJateng, Kamis (7/7/2022).
Sementara urusan operasional, lanjut Ganjar, semuanya juga sudah diurusi oleh dinas terkait. Politisi PDI Perjuangan itu menyontohkan soal kendaraan operasional dan bahan bakarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan beli ini (menunjuk mobil) tidak pakai gaji beli bensinnya. Diurusin dinas. Jadi kepala daerah sudah diurusi semua," jelasnya.
Sedangkan untuk keperluan lain, Ganjar mengaku masih memiliki duit yang didapat dari tunjangan.
"Masih ada tunjangan juga," ujarnya.
Ganjar membenarkan dirinya memasrahkan gaji bulanannya kepada Baznas. Ia mengaku diajari soal sedekah dan akhirnya memutuskan menitipkan gajinya ke Baznas untuk disalurkan.
"Saya diajari Baznas agar pengumpulan zakat, infaq sodakoh kita banyak. Gaji saya kan nggak banyak, tapi bagaimana infaq sodakoh diberikan. Saya diajari dari Baznas. Maka saya bilang kalau yang kelola Baznas saja lebih baik," kata Ganjar.
Saat awal-awal menjabat Gubernur, Ganjar mengatakan sempat tidak rutin dalam penyaluran gajinya ke Baznas. Tapi kemudian ia menghitung ulang agar seluruh gajinya sejak tahun pertama disalurkan ke Baznas.
"Ya sebenarnya sejak tahun pertama dulu tapi kemudian tidak rutin ketika tidak rutin kemudian saya hitung ulang terus saya tarik mundur. Jadi pernah akhirnya saat disetorkan staf saya bilang, 'Pak ini gede banget'. Yo ndak papa, iki kan duitku sing penting ikhlas," ujarnya.
"Ini kan kemudian Kemenag mengatur, terus Pemda mengatur dan sebagainya. Ini unsurnya jelas, fiqih juga ada, aturan ada syariat ada. Maka kalau kita tinggal melaksanakan, aturannya benar-benar aturan agama dan Islam," tegas politisi PDIP itu
Lantas berapa sebenarnya gaji Ganjar? Simak di halaman selanjutnya..
Besaran gaji Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.
Dari aturan itu, gaji pokok dari kepala daerah tingkat I atau gubernur sebesar Rp 3 juta. Selain gaji, gubernur mendapatkan tunjangan jabatan yang diatur melalui Keppres No 59 Tahun 2003 sebesar Rp 5,4 juta.
Kemudian sesuai PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ada ketentuan biaya penunjang operasional yang ditetapkan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan klasifikasi:
- PAD sampai dengan Rp 15 miliar, biaya operasionalnya paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%
- PAD di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50, biaya operasionalnya paling rendah Rp 262.5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;
- PAD di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar, biaya operasionalnya paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75%
- PAD di atas Rp 100 miliar sid Rp 250 miliar, biaya operasionalnya paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%
- PAD di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar, biaya operasionalnya paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi sebesar 0.25%
- PAD di atas Rp 500 miliar, biaya operasionalnya paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15%
Simak Video "Video Gubernur Jateng Geram Proyek Jalan Lambat: Nggak Profesional!"
[Gambas:Video 20detik]
(apl/aku)
