Sederet Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Lepas Jabatannya

Nasional

Sederet Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Lepas Jabatannya

Tim detikNews - detikJateng
Senin, 20 Jun 2022 16:06 WIB
Anwar Usman dan Aswanto dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK, Senin (2/4/2018). Keduanya terpilih melalui voting di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat.
Anwar Usman dan Aswanto dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK, Senin (2/4/2018). Keduanya terpilih melalui voting di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat. (Foto: Ari Saputra)
Solo -

Ketua Mahkamah Konstitusi(MK) Anwar Usman harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua. Hal ini menyusul adanya keputusan MK yang menyatakan pasal 87 huruf a UU MK bertentangan dengan UU 1945.

Dengan keputusan tersebut maka Ketua MK dan Wakil Ketua MK harus berhenti dari jabatannya akibat dibatalkannya Pasal 87 huruf a tersebut.

"Menyatakan Pasal 87 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan kanal YouTube MK, Senin (20/6/2022) seperti dikutip dari detikNews.


Pasal 87 huruf a berbunyi:

Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Meski Ketua MK Anwar Usman dan Wakilnya, Aswanto harus meletakkan jabatannya, tetapi tidak mengharuskan keduanya mundur dari jabatan sebagai hakim MK. Mengingat perubahan masa jabatan hakim MK adalah hak pembentuk UU.

"Namun demikian, agar tidak menimbulkan persoalan/dampak administratif atas putusan a quo, maka Ketua dan Wakil Ketua MK yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua MK sebagaimana amanat Pasal 24C ayat 4 UUD 1945," terang hakim MK Enny Nurbaningsih.

"Oleh karena itu, dalam waktu paling lama 9 bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Perihal perubahan masa jabatan hakim dari periodisasi 5 tahunan menjadi tanpa periodisasi selama 15 tahun/pensiun di usia 70 tahun, konstitusional. Pasal ini berlaku juga untuk hakim MK yang masih menjabat saat ini.

Pasal 87 ayat b berbunyi:

Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

Sekadar informasi, masa jabatan Anwar Usman berakhir sampai 6 April 2026 sedangkan Aswanto sampai 21 Maret 2029.

Putusan di atas tidak bulat. Hakim MK Arief Hidayat dan Manahan Sitompul mengajukan dissenting opinion.



Simak Video "Alasan Anwar Usman Harus Mundur dari Kursi Ketua MK"
[Gambas:Video 20detik]
(apl/ahr)