.webp)
Isu reshuffle kembali menyeruak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet pada 15 Juni besok.
Terkait hal tersebut, pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati melihat reshuffle ini punya benang merah untuk menyiapkan jalan bagi penerus Jokowi di Pilpres mendatang. Walaupun sejauh ini gelagat itu belum muncul di publik.
"Saya justru melihat reshuffle itu bisa saja terkait dengan 'putra mahkota' yang disiapkan oleh Jokowi. Nah ini sejauh mana Jokowi menyiapkan 'putra mahkota' untuk meneruskan kepemimpinan di Pilpres 2024 ya kita harus menunggu," kata Mada saat dihubungi wartawan, Selasa (14/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi sejauh ini paling tidak itu belum ada inisiatif untuk ke sana. Kalaupun ada, kalau mengambil dari partai tidak bisa langsung nyomot," imbuhnya.
Ia tak yakin jika reshuffle bakal terjadi dalam waktu dekat ini. Menurutnya dari segi kinerja, kabinet Jokowi masih bisa merespons tantangan ekonomi global.
"Dari sisi ekonomi, kinerja pemerintahan kabinet Pak Jokowi yang sekarang saya kira sebenarnya cukup bagus merespons permasalahan dan tantangan ekonomi global," ujarnya.
"Dari sisi itu sebenarnya belum ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reshuffle," sambungnya.
Pun dari sisi politik, stabilitas politik di tingkat nasional maupun lokal cukup stabil. "Tidak ada gejolak berarti," katanya.
Akan tetapi, Mada menduga isu ini bergulir karena adanya kepentingan di Pemilu 2024. Masuknya parpol ke kabinet menurutnya agar dapat memperluas penggunaan sumber daya negara untuk kebutuhan pemilu.
"Saya menduga, dan bisa jadi salah, itu karena Pemilu 2024 itu sudah di depan mata. Ya ini menurut saya tarikan-tarikan dari kepentingan partai dan juga elite politik untuk kemudian mereka berharap untuk bisa mendapatkan tempat di kabinet. Sehingga dari situ kemungkinan bagi mereka untuk bisa memanfaatkan resources dari negara untuk mobilisasi dukungan menjelang 2024 itu bisa didapatkan," urainya.
Isu reshuffle ini muncul seiring dengan mencuatnya nama-nama menteri di kabinet Jokowi yang dikabarkan bakal maju dalam bursa Pilpres 2024. Sebut saja, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan beberapa menteri lainnya.
"Bisa iya bisa tidak. Tapi dugaan saya ini ada kaitannya dengan Pemilu 2024. Apalagi sampai tahun 2023. Secara teknokratis dan politis itu belum ada kebutuhan untuk reshuffle," ucapnya.
Dia melanjutkan, reshuffle kabinet juga harus dilihat dari dukungan parpol ke pemerintahan Jokowi. "Kalau (dukungan) mengendur kan berarti ada kebutuhan untuk reshuffle," paparnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung buka suara terkait kabar perombakan kabinet atau reshuffle 15 Juni. Pramono menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Jokowi.
"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja, ya, terserah Presiden. Mau hari ini, mau besok, mau lusa. Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden," kata Pramono kepada wartawan di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/6).
Pramono menjelaskan Jokowi-lah yang mengetahui secara jelas kondisi kabinet saat ini. "Ya yang jelas Presiden, kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan ini dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini, sehingga itu yang menjadi... beliau sangat tahulah," ujarnya.
Pramono juga merespons kabar PAN masuk dalam kabinet. Lagi-lagi dia menyerahkan hal itu kepada Presiden.
"Ya itu kewenangan sepenuhnya Presiden mau kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa, Presiden yang tahu karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi. Sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu, Presiden yang memutuskan," ujarnya.
(aku/rih)
