.webp)
Hubungan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menuai spekulasi merenggang. Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono menyebut ada tiga peristiwa yang memicu spekulasi hubungan Jokowi dan Megawati merenggang. Apa saja?
"Orang-orang ini membaca dari tanda-tanda di permukaan. Politik undercover dan politik di atas permukaan kan berbeda tapi ada beberapa yang kemungkinan bisa menggiring ke fakta," kata Teguh saat dihubungi detikJateng, Jumat (3/6/2022).
Di sisi lain, Teguh menyebut tak ada yang benar-benar tahu komunikasi antara Jokowi dan Megawati. Meski begitu, dia menyebut ada tiga peristiwa yang menunjukkan hubungan kedua tokoh PDIP itu merenggang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak orang yang menilai bahwa Jokowi dan Megawati akhir-akhir ini memang kurang intensif komunikasi secara langsung. Walaupun kita tidak tahu ya di balik ini, apa mereka masih telepon-teleponan, tapi kalau tradisi Jawa biasanya telepon tidak cukup tapi harus bertemu langsung," jelasnya.
Salah satu peristiwa yang dia soroti yakni ketika momen Lebaran. Kala itu Jokowi sekeluarga tampak bersilaturahmi ke Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono (HB) X pada hari H Lebaran, sedangkan Jokowi baru mengunjungi Megawati pada H+6 Lebaran.
"Jokowi Lebaran mestinya kan daripada sowan ke Sultan Hamengku Buwono, secara politik kan kedekatannya ke Teuku Umar (kediaman Megawati). Orang bertanya kenapa Jokowi malah silaturahminya ke Jogja, kenapa nggak ke Megawati di Teuku Umar," terang dia.
Baca juga: Jokowi-Megawati Merenggang atau Dijauhkan? |
Peristiwa lainnya yakni ketika momen Jokowi menghadiri Rakernas relawan Projo di Magelang. Kala itu Jokowi bicara soal kemungkinan calon presiden yang diusungnya bersama Projo dalam rakernas tersebut. Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Ditambah lagi ada satu statement Jokowi yang di Magelang ketika bertemu dengan pendukung Pro Jokowi itu mengatakan bahwa jangan tergesa-gesa soal presiden apalagi jangan-jangan yang kita dukung ada di sini, dan di situ waktu itu ada Ganjar kan tidak ada Puan," lanjut Teguh.
Kemudian momen peringatan Hari Pancasila yang tidak dihadiri Megawati. Padahal selama ini Megawati terbilang aktif mengingatkan pentingnya Pancasila, dan sekaligus sebagai anak biologis Sukarno.
"Orang kan berpikir mestinya di peringatan itu ada Megawati. Bahkan beberapa kali DPP PDIP melakukan peringatan tapi kan tidak, akhirnya orang berspekulasi," ungkapnya.
Meski begitu, Teguh kembali mengingatkan tidak ada yang tahu pasti komunikasi antara Jokowi dan Megawati. Terkait keputusan soal calon presiden (capres) yang bakal diusung PDIP, menurutnya tetap berada di tangan Megawati sebagai Ketua Umum partai berlambang banteng bermoncong putih itu.
"Tapi menurut saya kalau berhubungan dengan pencapresan, Jokowi menurut saya tidak bisa berbuat banyak karena Jokowi kan bukan pengurus partai. Jadi tetap kartu truf ini ada di Bu Mega," kata Teguh.
Ketika ditanya peluang Jokowi bersama Projo bakal mengusung capres yang berbeda dengan PDIP, Teguh enggan berspekulasi. Menurutnya pernyataan Jokowi di hadapan Projo itu merupakan hal biasa dalam guyonan orang Jawa.
"Bisa iya, bisa tidak, karena di tradisi Jawa ketika ada orang di forum dan orangnya datang itu biasa guyonan begitu. Jadi yang dia katakan Pak Jokowi di permukaan belum tentu juga," jelasnya.
"Jadi ketika ditanya ini berarti tidak mendukung Puan, juga belum tentu," sambung dia.
PDIP tepis hubungan Jokowi-Megawati merenggang
Sementara itu, kader senior PDIP Hendrawan Supratikno menepis spekulasi hubungan Jokowi dan Megawati merenggang. Menurutnya hal itu hanya asumsi yang salah.
"Spekulasi berseliweran. Narasi sering dibangun di atas asumsi yang salah," kata Hendrawan kepada wartawan, Kamis (2/6) malam.
"Jadi kami lebih baik berlindung di bawah teduh akal sehat dan komitmen membangun peradaban politik yang inklusif dan mencerahkan," imbuhnya.
Ketika disinggung apakah Hendrawan merasakan hal sama seperti Ketua Bappilu PDIP Bambang Pacul yang mengungkap indikasi hubungan Megawati dan Jokowi dijauhkan, Hendrawan memberikan analogi.
"Tak ada asap tanpa api. Yang penting kita memegang khitah dan komitmen membangun politik sebagai jalan peradaban," ujarnya.
(ams/ahr)
