Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kudus Menggugat (AMUG) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar demo hari ini. Aksi menolak jabatan presiden tiga periode ini diwarnai bakar ban di depan Kantor Bupati Kudus.
Pantauan di lokasi, Selasa (12/4) pukul 14.00 WIB, massa mahasiswa mulai memadati kawasan depan kantor Bupati Kudus atau sekitar alun-alun simpang tujuh. Massa terlihat membawa berbagai spanduk yang bertuliskan sindiran kepada pemerintah.
Tak hanya itu, berbagai mahasiswa dari kampus di Kota Kretek bergantian menyampaikan aspirasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksi sempat diwarnai membakar ban bekas di depan kantor Bupati Kudus. Massa pun menyuarakan untuk bertemu Bupati Kudus. Hingga akhirnya rombongan Bupati Kudus HM Hartopo bersama Forkopimda keluar menemui massa.
![]() |
Hartopo pada kesempatan itu pun berjanji akan menyampaikan aspirasi massa kepada pemerintah pusat.
"Tentunya aspirasi adik-adik ini akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat terkait dengan perpanjangan tiga periode, harga BBM sudah kita koordinasikan," terang Hartopo di hadapan massa di depan Kantor Bupati Kudus, Selasa (12/4/2022).
Senada diungkapkan oleh Ketua DPRD Kudus Masan. Masan juga berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.
"Aspirasi akan terus kita perjuangkan, kewenangan kabupaten akan kita selesaikan, kita berjuang tetap bersama di jalan rakyat," kata Masan di lokasi.
Sementara itu, koordinator massa aksi, M Khoirul Anas menjelaskan ada beberapa tuntutan kepada pemerintah. Mulai dari menolak kenaikan BBM, bahan pokok, hingga menolak perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
"Tuntutan yang pertama adalah terkait kenaikan BBM dan bahan pokok yang dirasa mencekik masyarakat, yang kedua tentang kenaikan PPN, dan ketiga penundaan pemilu dan tiga periode, meskipun pemilu sudah disampaikan diputuskan oleh pemerintah perlu kita kawal perlu antisipasi hal tidak terduga pada rezim kali ini," ungkap Anas kepada wartawan sore ini di lokasi.
"Aksi pada kesempatan hari ini poin tuntutan kita sampaikan, sudah ditandatangani oleh beberapa aliansi dan pemerintah Kabupaten Kudus, dari Bupati dan DPRD Kudus harapan nantinya dari beberapa kajian dan dapat disampaikan ke pemerintah pusat," harap Anas mahasiswa asal IAIN Kudus ini.
(rih/aku)