.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 514 kabupaten/kota sudah ada mal pelayanan publik (MPP). Dia menyebut di Jawa Tengah sampai saat ini baru ada 11 daerah yang memiliki MPP.
"Iya (target semua daerah). Kami yakin semua sudah ada layanan publik, tapi tujuan MPP itu kan satu pintu. Mengintegrasikan, meningkatkan kualitas layanan publik. Itu yang kita inginkan mudah-mudahan sampai 2024, 514 kota/kabupaten akan bisa terwujud," kata Tjahjo di sela-sela meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Magelang, Kamis (17/3/2022).
Tjahjo menuturkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin tujuan reformasi birokrasi untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Tjahjo menyebut mal pelayanan publik ini masyarakat bisa mengurus atau memperpanjang KTP, urusan perumahan, paspor, urusan BPJS maupun perbankan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Walaupun Magelang dekat, tapi kalau masyarakat harus bolak-balik transportasi kan panjang, begitu masuk selesai. Memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam pelayanan publik khususnya perizinan. Itu yang diinginkan Pak Jokowi ngurus izin ya cepet karena akan menyangkut proses pertumbuhan perekonomian yang ada di daerah," ucapnya.
"Arahan Pak Wapres, bagaimana lima tahun ini kabupaten/kota di seluruh Indonesia itu harus sudah selesai," sambung Tjahjo.
Untuk itu, kata Tjahjo, Kemenpan RB berintegrasi dengan Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk bersama-sama mendorong daerah. Terlebih dengan penerapan mal pelayanan publik ini administrasi bisa lebih cepat dan transparan.
"Sekarang ngurus perpanjangan SIM aja, hitungan menit, memperpanjang KTP dengan model ATM selesai dan itu gratis. Kalau bayar juga dicantumkan berapa bayarnya, lha ini saya kira termasuk juga membangun aparatur sipil pemerintah yang profesional, yang inovatif dan juga menekan angka korupsi," terangnya.
"Ada pertemuan-pertemuan izin itu akan sangat-sangat rawan dengan masalah-masalah korupsi. Jawa Tengah sudah 11, masih menang bila dibanding Jawa Barat, belum optimal Jawa Barat, Sumatra Utara baru satu. Lha kalau bisa semua kabupaten/kota punya mal layanan publik," ucap Tjahjo.
Hal inilah yang menurut Tjahjo mendukung reformasi birokrasi yang menjadi keinginan Jokowi.
"Saya kira yang diinginkan oleh Pak Jokowi daripada reformasi birokrasi. Memang reformasi birokrasi salah satunya adalah pelayanan publik, tapi yang memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek, berani mengambil keputusan sesuai aturan yang ada, cepat mengambil keputusan itu juga bagian daripada reformasi birokrasi," tegasnya.
Mal Pelayanan Publik Kota Magelang menempati di lantai 2 Gedung Kyai Sepanjang, sedangkan yang lantai bawah untuk Perpustakaan Daerah. Tjahjo sempat berkeliling meninjau MPP yang ada didampingi Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz maupun Sekda Jateng Sumarno.
"Mal Pelayanan Publik Kota Magelang sudah terintegrasi, perwakilan provinsi ada, semua dinas-dinas ada, perbankan juga lengkap, tinggal kualitasnya. Jangan sampai kendor, melayani masyarakat dengan ramah, cepat, sesuai aturan yang ada, kalau harus 10 menit selesai ya 10 menit, sejam ya sejam sehingga ada kepastian," pesan Tjahjo.
Politikus PDI Perjuangan itu pun mengapresiasi keberadaan MPP Kota Magelang. Dia pun mengingatkan pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan.
"Ya saya kira tugas kepala daerah, ya melayani masyarakat. Janji kampanye pilkada kan melayani masyarakat dengan cepat, pusat hanya mengintegrasikan agar perizinan cepat. Orang mengajukan izin juga cepat, mengurus urusan-urusan sebagai warga negara juga cepat, dengan mengurus akta kelahiran, ngurus SIM, ngurus lain-lain," tuturnya.
Sementara itu, Sekda Jateng Sumarno mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang sudah mendorong kabupaten/kota untuk membentuk MPP. Mal Pelayanan Publik Kota Magelang di Jawa Tengah yang ke-11.
"Terima kasih Pak Wali Kota Magelang, ini (MPP) di Jawa Tengah berarti yang ke-11. Kemarin kita juga ikut me-launching yang di Kabupaten Karanganyar yang ke-10. Ini yang ke-11," kata Sumarno.
Sumarno menyebut keberadaan mal pelayanan publik ini sebagai upaya bersama untuk mempermudah pelayanan kepada warga.
"Bagaimana sarana dan prasarana lebih dekat, menyatu di situ, aksesnya mudah, masyarakat nyaman di situ. Jadi lebih ke sarana dan prasarananya. Ini juga bagian bagaimana kita berupaya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat," ujarnya.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menambahkan pihaknya sempat belajar ke Pandeglang, Banten, yang MPP-nya terbaik.
"Kami langsung sowan ke Bu Bupati (Pandeglang). Alhamdulillah, dalam waktu setahun kami mampu mewujudkan (MPP)," ujarnya.
(ams/rih)
