.webp)
Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas'udi, menyebut usulan penundaan Pemilu 2024 sebagai hal yang tak masuk akal dan kontraproduktif. Para politisi disarankan untuk belajar sejarah.
"Saya kira usulan itu tidak masuk akal dan kontraproduktif terhadap perkembangan dan pembangunan demokrasi yang kita lakukan selama ini," kata Dekan Fisipol UGM ini saat dihubungi wartawan, Selasa (1/3/2022).
Dia mengatakan penundaan pemilu saat ini tidak ada urgensinya sama sekali. Justru jika usulan ini diterima maka akan menggerus kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak masuk akal Pemilu ditunda. Karena tidak ada situasi yang mendesak, kemudian ketua parpol atau siapapun harus paham bahwa ukuran dasar dari demokrasi yang prosedural itu pemilu yang diselenggarakan rutin," kata Wawan.
Dekan Fisipol UGM itu mengingatkan komitmen untuk menjaga dan mengembangkan satu sistem yang demokratis. Selain itu para politisi juga disarankan untuk belajar sejarah.
"Mereka harus belajar dari sejarah, kalau melakukan, mengusulkan sesuatu tanpa memperhatikan apa yang menjadi aspirasi publik justru akan kontraproduktif. Nanti hanya akan gaduh, karena digugat sana sini, dipersoalkan, masyarakat akan demo menyampaikan pendapat, akan ada petisi," sambungnya.
Ia juga meminta daripada memikirkan penundaan pemilu, lebih baik mematuhi konstitusi dan menyiapkan pemilu 2024 dengan lebih baik.
"Karena itu lebih baik, energi yang tidak perlu seperti masa transisi demokrasi itu digeser untuk menyiapkan pemilu yang lebih baik," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin memanas. Wacana tersebut menuai pro-kontra dari berbagai pihak.
Wacana ini awal mula dibunyikan oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang kemudian mendapat didukung dari Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.
Namun, wacana ini ditentang oleh sejumlah partai lainnya. Tidak hanya partai oposisi, wacana ini juga mendapat penolakan dari partai koalisi Jokowi, seperti NasDem, PDIP, dan PPP. Sedangkan ada pula yang belum menentukan sikap tegas, yakni Gerindra.
(mbr/sip)
