.webp)
Masjid Nur Azizah kompleks Pemkab Klaten telah digunakan untuk ibadah usai kelar dibangun dengan anggaran Rp 6,8 miliar. Namun ketiadaan kanopi ataupun loker yang membuat alas kaki jemaah rawan basah saat hujan jadi sorotan.
"Saya baru kali ini mencermati, kalau hujan kan tampias," kata jemaah, Ahmad Mutohar, kepada detikJateng, Rabu (23/2/2022).
Ahmad yang juga anggota Komisi 4 DPRD Klaten bidang Kesra itu menyarankan agar masjid segera dilengkapi. Minimal perlu kanopi atau jika bisa kanopi dan loker untuk menyimpan sepatu jamaah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kalau bisa kanopi dan loker. Kalau begini hujan kan tampias kena sepatunya," ujarnya.
Pantauan detikJateng di lokasi, masjid yang terletak di kompleks perkantoran Pemkab Klaten itu cukup megah dengan gaya arsitektur menyerupai Masjid Agung Demak. Batas atap masjid tampak sejajar dengan garis batas suci.
Akibatnya, sepatu dan sandal jemaah tidak terlindungi dari panas dan hujan. Di teras yang luas belum disediakan rak atau loker tempat barang atau sepatu.
Imam Masjid Nur Azizah, Amin Mustofa, menjelaskan ada rencana menambah kanopi atau loker sepatu. Usulan itu disampaikan melalui bagian Kesra.
"Saya usulkan ke bagian Kesra. Soal Kesra mau mengadakan atau tidak terserah karena Kesra yang menangani masjid," ungkap Amin.
Untuk sementara, imbuh Amin, jika hujan sepatu jamaah diselipkan di tiang teras. Tapi dirinya ke masjid seringnya menggunakan sandal sehingga aman.
"Kalau hujan saya selipkan di situ (menunjuk tiang di teras). Tapi saya sering ke masjid bawa sandal, soal teknis desain masjid saya tidak menangani," terang Amin yang juga Kepala Dinas Kominfo ini.
Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkab Klaten, Pramana Agus Wijanarka mengakui belum ada loker sepatu di Masjid Nur Azizah. Penyebabnya karena belum dianggarkan.
"Belum ada. Baru fisiknya karena keterbatasan anggaran," jelas Pramana kepada detikJateng.
Kekhawatiran jamaah itu, sebut Pramana, sudah dikoordinasikan dengan Bagian Kesra Pemkab Klaten. Menurutnya, persoalan ini nantinya bisa dianggarkan melalui Bagian Kesra.
"Kami kemarin sudah koordinasi dengan Pak Mujab, Kabag Kesra. Kekurangan yang ada bisa dianggarkan bagian Kesra di perubahan APBD 2022 karena masjid sudah diserahkan ke bagian Kesra," imbuh Pramana.
(aku/rih)
