.webp)
Isu pemekaran wilayah bernama Provinsi Solo Raya ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Tidak sedikit yang memberikan dukungan, salah satunya Bupati Karanganyar, Juliyatmono.
Juliyatmono menyampaikan, sejatinya gagasan itu sudah pernah disampaikannya ke publik 20 tahun lalu.
"Itu bukan isu, saya sudah menyampaikan gagasan itu sudah lama banget sekitar 15-20 tahun yang lalu, waktu saya masih jadi anggota DPRD," terang Juliyatmono saat ditemui di kantornya, Kamis (17/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa Yuli itu menambahkan, wacana itu sudah sering disampaikan. Hanya saja, saat itu belum banyak yang memberikan respons.
"Sudah sering wacanakan kalau Solo Raya itu dirancang, disiapkan untuk menjadi provinsi dan itu belum banyak reaksi, tapi kajian dari perguruan tinggi manapun hampir saya pastikan semua memberikan respons positif sangat mendukung," urainya.
Tapi, sambungnya, wacana tersebut harus ada kemauan politik. Selama ini, menurutnya, tidak ada respons kemauan politik.
"Kalau saya dulu, tidak hanya Solo Raya, tapi digabung juga dengan Magetan, Ngawi tetangga sebelah. Semua bisa dibentuk, bisa ada di Solo Raya, paling mungkin," kata Yuli.
Disinggung mengenai pertimbangan pembentukan Provinsi Solo Raya, Yuli mengatakan, untuk kesejahteraan warga. Saat ini, menurut Yuli, Solo Raya mendominasi pergerakan perekonomian di Jateng.
"Pertimbangannya semua kesejahteraan, kalau lebih dekat dan semua potensinya paling mungkin apa lagi sekarang. Jateng itu dominan pergerakan ekonominya ada di Solo Raya maka di kawasan Jateng Barat pasti tidak setuju," ungkapnya.
"Karena kehilangan Solo Raya pasti akan kehilangan maskot penggerak ekonomi Jateng. Itu digagas, baik wacana, ide, untuk memberikan ruang untuk generasi ke depan supaya generasi ke depan itu juga punya ruang kesempatan supaya jauh lebih punya peluang untuk hebat," imbuh Yuli.
Orang nomor satu di Bumi Intan Pari itu mengaku menunggu respons dari daerah lain terkait dengan wacana ini.
"Saya tunggu reaksi yang lain. Coba yang lain reaksinya seperti apa, apalagi kemauan politik itu harus responsif," pungkasnya.
(mbr/sip)
