.webp)
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta jajarannya untuk tidak mengambil keputusan sendiri dalam mengalokasikan penggunaan anggaran pembangunan. Ia menekankan bahwa pemanfaatan anggaran harus seizin masyarakat.
"Pengelolaan anggaran harus dirembug bareng, jangan main sendiri, libatkan RT, RW, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), hingga PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam penentuan program prioritas pembangunan ke depan," tegas pria yang akrab disapa Hendi tersebut dalam keterangan tertulis, Rabu (16/2/2022).
Hal itu diungkapkan Hendi saat membuka kegiatan musyawarah rencana pembangunan Kecamatan Semarang Barat di Hotel Puri Garden, Semarang, Jawa Tengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hendi mengatakan anggaran pembangunan daerah itu dari, untuk, dan oleh rakyat. Ia mengatakan anggaran itu bukan untuk dibagi-bagi.
"Yang dibangun adalah manusianya, sehingga jangan sampai tidak berdampak pada kehidupan masyarakat. kedepankan program pembangunan manusia," tekan Hendi.
Program-program pembangunan manusia yang dimaksud Hendi, antara lain seperti pemberdayaan perempuan, UMKM, pelatihan, dan disabilitas. Ia meyakini program-program tersebut dapat menunjang upaya pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial di tengah kondisi pandemi COVID-19.
Sementara itu, untuk lurah di Kota Semarang yang saat ini turut mengelola anggaran diminta agar program pembangunan seperti gapura, balai RW dan kewilayahan lainnya tidak perlu menunggu lama untuk segera terselesaikan dan diakomodir dari kelurahan.
Sedangkan untuk program pembangunan besar skala kota, ia meminta untuk setiap dinas di Kota Semarang cermat dalam menyerap keinginan masyarakat. Maka dari itu, Hendi berharap besar pada proses musyawarah dan rembug warga yang dilakukan.
Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Semarang Barat menunjukan, pengalokasian anggaran untuk kecamatan sebesar Rp3,3 miliar dan Rp18,068 miliar untuk anggaran 16 kelurahan. Rata-rata setiap wilayah kelurahan mendapatkan penganggaran minimal Rp1,1 miliar untuk dimanfaatkan sesuai usulan program dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain itu, dengan pola pembangunan terbuka yang disebut 'bottom up', Hendi berharap adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak dalam. Termasuk dalam menanggapi lonjakan kasus COVID-19 di Semarang yang tidak dapat terkontrol.
Maka dari itu dalam kesempatan yang sama, ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan dalam berkegiatan, dan mengikuti program vaksinasi hingga dosis ketiga atau booster.
"Mohon menjadi kesadaran bersama agar bisa kembali aktif perkumpulan offline, agar bisa transportasi laku, ekonomi, dan juga investasi bisa naik lagi," pungkas orang nomor satu di Semarang itu.
(prf/ega)
