.webp)
Sekitar 20 orang perwakilan atlet difabel dan pengurus National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Klaten mendatangi kantor Pemkab setempat. Mereka menuntut kesetaraan anggaran dan keberpihakan pemerintah.
"Tuntutan kita untuk pembinaan dan perlakuan antara NPC dan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) itu agar setara. Dalam pengembangan pencapaian prestasi ya harus sama dengan KONI," kata Ketua NPC Klaten Sri Mulyo kepada detikJateng di kantor Pemkab Klaten, Selasa (15/2/2022).
Rombongan tersebut awalnya berniat menemui Bupati Klaten Sri Mulyani atau Wakil Bupati Yoga Hardaya. Namun rombongan hanya ditemui oleh Asisten I Pemkab Klaten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Joko Purwanto, dan Kepala Dinas Sosial P3A dan KB, Much Nasir. Mereka kemudian berdiskusi dan diakhiri pembacaan pernyataan sikap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyo menjelaskan, saat ini NPC Klaten masih menjadi bagian atau anggota KONI. Padahal NPC sudah bukan bagian dari KONI.
"Kita sudah di luar KONI, kita itu sudah setara, termasuk dalam pengelolaan anggaran hibah. Bahkan di dinas pun sudah ada dua nomenklatur, KONI itu olahraga umum dan NPC untuk disabilitas," papar Sri.
Tetapi sampai saat ini, lanjutnya, masih ada miskomunikasi sehingga anggaran termasuk tali asih beberapa event untuk NPC belum setara. Saat reses DPRD, hal itu juga sudah ditanyakan dan DPRD menjawab merasa sudah menganggarkan.
"Dewan merasa sudah dibawa ke tim anggaran tapi karena ada mis, akhirnya yang mendapat tambahan anggaran hanya KONI," ungkap Sri.
Sri menambahkan, soal tali asih sudah menjadi satu ketidakpercayaan bagi atlet NPC. Sebab alokasi tali asih NPC lebih kecil, misalnya di Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) tahun 2018.
"Parprov 2018, kita dengan 16 medali emas tali asih sekitar Rp 1,6 miliar, lebih kecil dibandingkan KONI Rp 2,5 miliar. Itu saja baru terbayar 25 persen, karena alokasi anggaran yang tidak menjawab kebutuhan NPC," jelasnya.
 Atlet difabel dan NPC Klaten mendatangi Pemkab Klaten, Selasa (15/2/2022). Foto: Achmad Syauqi/detikJateng |
Sekretaris NPC Klaten Bayu Nur Rochim menambahkan, pihaknya juga menyatakan hal senada. Dia menyebut NPC dan KONI memiliki rumah tangga yang berbeda.
"Bahwa NPC sudah mandiri tidak dalam keanggotaan dalam KONI, maka NPC dan KONI mempunyai rumah tangga yang berbeda. KONI fokus pembinaan olahraga umum sedangkan NPC pembinaan khusus disabilitas," kata Bayu saat membacakan pernyataan sikap.
Lebih lanjut, NPC menuntut kepada Pemkab Klaten untuk mengalokasikan anggaran yang setara. Dalam hal memfasilitasi pengembangan dan pembinaan, termasuk tali asih.
"Memfasilitasi apresiasi tali asih atlet berprestasi di tingkat daerah, nasional dan internasional. Menuntut adanya pemenuhan hak disabilitas yang berprestasi berupa tali asih event Peparprov 2018 dan Peparnas Papua 2021," terang Bayu.
Sementara itu, Asisten I Pemkab Klaten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Joko Purwanto, mengakui kesetaraan sangat penting. Terutama dalam hal fasilitas. Terkait anggaran, menurutnya semua bidang berkurang karena dampak pandemi.
"Setelah 2019 memang turun karena di 2020, dan 2021 mulai pandemi COVID," kata Joko.
(rih/ams)
