.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendapat penghargaan sebagai salah satu pemerintah daerah terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemkot Semarang menempati urutan kedua dalam penilaian Monitoring Center of Prevention (MCP) nasional, dan menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah.
Penilaian ini didasarkan pada kinerja di bidang pengadaan barang jasa, perizinan, capaian APBD, pajak daerah, serta pengelolaan aset daerah. Dari sejumlah indikator tersebut, Pemkot Semarang mencatatkan skor yang cukup tinggi, yaitu 97,6.
Atas capaian tersebut, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi didapuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah untuk membagikan pengalamannya kepada 60 pejabat tinggi pratama dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Ia diminta untuk menekankan strategi dalam membangun pemerintah daerah yang berintegritas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini Pemkot Semarang tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas, saya minta semua kanal komunikasi dibuka dan termonitor. Saya juga minta semua komitmen," kata Hendrar Prihadi dalam keterangan tertulis, Jumat (11/2/2022).
"Alhasil kemudian ada 41 ASN Pemkot Semarang yang diberhentikan, bukan karena saya arogan, tapi karena sudah ada komitmen di awal," lanjutnya.
Pria yang akrab disapa Hendi itu mengungkapkan, dalam memimpin Pemkot Semarang dirinya menggunakan formula yang disebut 'TOP Government', yaitu Trusted (dipercaya), Open (terbuka), dan Participative (keterlibatan). Dengan formula tersebut, penguatan integritas ASN di Pemkot Semarang dapat terus ditingkatkan.
Hendi meyakini, ketegasan dalam mengelola pemerintahan itu yang kemudian bisa lebih membuat Kota Semarang menggenjot pembangunan.
"Dulu postur APBD Pemkot Semarang besar di belanja tidak langsungnya, jadi fokus lebih ke urusan dalam pemerintahan. Hari ini kita balik lebih banyak belanja langsungnya untuk kepentingan pembangunan masyarakat," tuturnya.
Strategi itu yang disebut Hendi mampu menginisiasi berbagai inovasi program di Kota Semarang. Seperti layanan fasilitas publik gratis untuk warga mulai dari lahir sampai meninggal, pembukaan kanal laporan dan aspirasi yang responsif, layanan kelompok rentan, penataan 250 kampung tematik, pembangunan kawasan heritage Kota Lama, pengendalian rob banjir, serta berbagai program lain yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(akn/ega)
