.webp)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa kepala daerah di awal 2022. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik pun sampai rikuh jika ketemu wartawan.
"Jujur, saya sudah nggak nyaman terkadang kalau bertemu teman-teman media. Setiap ada (kepala daerah) yang ketangkep, saya ditanyai," kata Akmal di Pendopo Pengabdian Kota Magelang, Sabtu (29/1/2022).
Akmal mengatakan, korupsi, terjadi karena tiga hal. Yaitu, persoalan sistem, persoalan integritas, dan faktor keserakahan.
"Sistem, pemda harus membenahi. Contoh, perkuat digitalisasi, kemudian pengawasan diperkuat, juga tingkat kesejahteraan pejabat-pegawai, sehingga tidak aneh-aneh," ujar Akmal seusai menyerahkan penghargaan untuk Kota Magelang sebagai Kota Ramah Sepeda kategori kota kecil/sedang predikat emas dari Bike to Work (B2W) Award 2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Akmal, membenahi tiga persoalan itu tidak mudah. "Walaupun secara objek (korupsi itu) persoalan penegak hukum, tetapi sistem harus dibenahi, pembinaan integritas, dan greeding-nya (faktor keserakahannya)," kata Akmal.
Sebagaimana diberitakan, KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Tercatat, sudah 4 kali KPK melakukan OTT pada Januari 2022.
OTT itu 2 di Pulau Jawa, 1 di Kalimantan Timur dan 1 di Sumatera Utara. Dari empat OTT itu, ditangkap 3 orang dari pemerintah daerah (pemda) dan 1 dari kehakiman.
(dil/dil)
