.webp)
Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait larangan anak sekolah untuk melaksanakan study tour dinilai memberatkan perusahaan bus. Pasalnya pengusaha bus harus berkurang pendapatannya terkait kebijakan tersebut.
Kepala Operasional PT Sahabat Prima Abadi, Sunarto mengatakan, adanya larangan tersebut membuat para pengusaha angkutan bus pariwisata gigit jari. Pasalnya yang menggunakan jasa busnya cukup banyak kalangan yang akan study tour.
"Adanya pelarangan study tour buat kita orang angkutan khususnya divisi pariwisata kita merasa keberatan, karena mau bagaimana juga kita pun pendapatan dari pada konsumen study tour itu," ujar Sunarto, kepada awak media, di PO PT Sahabat Prima Abadi, Kecamatan Katapang, Jumat (14/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan, terdapat puluhan sekolah dalam satu tahun bisa melaksanakan study tour. Puluhan sekolah tersebut mempercayakan kepada perusahaannya untuk mengangkut para siswa.
"Jadi satu tahun itu satu sekolah satu kali keberangkatan biasanya, kenaikan kelas dan kelulusan biasanya dari sekolah-sekolah mengadakan study tour. Kalau di total mah mungkin ada puluhan sekolah lah ya dalam satu tahun," katanya.
Menurutnya presentase angkutan study tour lebih besar dibandingkan untuk acara gatering kantor. Sehingga study tour kerap menjadi primadona bagi pelaku usaha bus.
"Kalau dibandingkan dengan yang kerja, lebih banyak sekolah yang menggunakan jasa angkutan pariwisata. Tujuannya biasanya ke Jogja dan Pangandaran," jelasnya.
Dia menambahkan dengan adanya kebijakan tersebut terdapat beberapa sekolah yang membatalkan kegiatannya. Kata dia, pembatalan tersebut merugikan perusahaan bus.
"Kalau penurunan sudah ya sudah terasa, karena sekarang sudah ada pembatalan yang udah booking keberangkatan dengan adanya kebijakan ini jadi batal," kata Sunarto.
Sunarto berharap kebijakan tersebut bisa direvisi atau dipertimbangkan kembali. Menurutnya kebijakan tersebut memberatkan pelaku usaha bus.
"Saya berharap kepada para pemangku kebijakan kita usaha di dunia angkutan pariwisata agar bisa di pertimbangkan," pungkasnya.
(mso/mso)
