.webp)
Sejumlah masyarakat di Kabupaten Bandung dan Kota Tasikmalaya turun ke jalan untuk menyuarakan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Massa di dua wilayah itu meminta Bawaslu melakukan tindakan.
Massa Emak-emak di Kabupaten Bandung
Di Kabupaten Bandung, ratusan masyarakat dengan dominasi emak-emak menggelar aksi damai di depan kantor Bawaslu, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (2/12/2024). Dalam tuntutannya massa aksi meminta Bawaslu untuk bisa menindak kecurangan dalam Pilbup Bandung.
Pantauan detikJabar, para emak-emak tersebut telah berkumpul di Alun-alun Soreang sejak pagi hari. Emak-emak tersebut tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi Bersih, Jujur, dan Adil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak beberapa lama kemudian massa langsung bergeser ke depan kantor Bawaslu Kabupaten Bandung. Mereka langsung melakukan orasi dan menyuarakan berbagai tuntutannya.
Nampak massa membawa keranda mayat berwarna putih. Keranda tersebut disimpan di depan massa aksi dengan dilengkapi tulisan 'Matinya Demokrasi di Kabupaten Bandung'.
Massa yang mayoritas emak-emak tersebut langsung membentangkan berbagai spanduk bertuliskan protes. Mereka membentangkan spanduk sambil menyuarakan kegelisahannya menggunakan mic pengeras suara.
Koordinator Lapangan Aksi, Ai Sabariah atau lebih dikenal Teh Awit mengatakan, aksi tersebut dilakukan dengan damai di depan Kantor Bawaslu. Kata dia, mayoritas peserta aksi adalah emak-emak yang berada di Kabupaten Bandung.
"Ini aksi damai terhadap Bawaslu yang pesertanya mayoritas adalah ibu-ibu atau emak-emak. Semua pesertanya hampir 500 orang. Ini dari berbagai relawan, terutama yang terbanyak relawan Alus Pisan," ujar Teh Awit.
Teh Awit mengungkapkan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bandung banyak kecurangan. Sehingga dirinya meminta Bawaslu bisa menindaklanjuti pelanggaran.
"Jadi ke depannya, kami meminta Bawaslu dan KPU agar bersifat adil dalam Pilkada ini. Membuka mata lah adanya kecurangan-kecurangan di kabupaten bandung ini," tegasnya.
Pihaknya meminta Bawaslu dan KPU Kabupaten Bandung untuk langaung bergerak melakukan investigasi. Menurutnya pelanggaaran di Pilbup Bandung sudah terstruktur, sistematis, dan masif.
"Ketiganya, menindak tegas dan memberikan sanksi hukum sesuai undang undang terhadap Paslon yang melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, masif," ungkapnya.
"Saya bicara di sini berdasarkan bukti di lapangan dan video-video yang kami terima. Itu merupakan bukti kami mewakili emak-emak di kabupaten Bandung untuk meminta keadilan dari Bawaslu atau KPU mengenai pelanggaran-pelanggaran ini apakah akan ditindaklanjuti atau dibiarkan," tambahnya.
Teh Awit menyebutkan saat ini banyak di sosial media tersebar berbagai video kecurangan pemilu. Menurutnya hal tersebut harus bisa ditindaklanjuti secara langsung.
"Kalau mengenai itu (laporan) saya kurang tahu, tapi kan Bawaslu juga melihat dan mendengar dengan sosial media juga. Apakah itu Bawaslu tidak tahu, tidak mau tahu, atau menutup mata," bebernya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana menyebutkan, pihaknya menerima audiensi secara langsung para emak-emak tersebut. Kata dia, beberapa emak-emak tersebut langsung menyampaikan beberapa tuntutannya.
"Mereka meminta menindaklanjuti beberapa laporan dugaan kecurangan pemilu. Saya sampaikan kami menindaklanjuti semua laporan dari masyarakat," ucap Kahpiana.
Pihaknya menjelaskan setelah itu aspirasi tersebut langsung ditandatangani dan dilakukan kesepakatan. Setelah itu para emak-emak tersebut langsung membubarkan diri.
"Jadi itu bentuk dukungan moral kepada Bawaslu. Kami sangat mengapresiasi teman-teman yang menyampaikan pendapatnya atau aspirasinya. Yang penting tertib, lancar, dan tidak menimbulkan gejolak apapun," pungkasnya.
Demo Tolak Hasil Pilkada di Tasikmalaya
Sementara itu di Kota Tasikmalaya, ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di depan sebuah hotel Jalan HZ Mustofa Kota Tasikmalaya, tempat dihelat rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada oleh KPU Kota Tasikmalaya. Massa menyuarakan aspirasi terkait dugaan kecurangan dan menolak hasil Pilkada 2024.
Di bawah guyuran hujan, massa menggelar parade orasi yang dilakukan oleh sejumlah demonstran. Massa juga melakukan aksi bakar ban dan membentangkan berbagai spanduk.
Salah satu yang menjadi sorotan demonstran adalah tuduhan terjadinya politik uang. Massa menuding politik uang yang terjadi di Pilkada Kota Tasikmalaya dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis.
Hingga lewat tengah hari ini aksi demonstrasi masih terjadi dan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.
Arus lalu lintas di Jalan HZ Mustofa sendiri cukup terganggu, karena polisi memblokir satu lajur jalan protokol tersebut.
 Aksi massa menolak hasil Pilkada Kota Tasikmalaya. Foto: Faizal Amiruddin/detikJabar |
Sementara itu di dalam ballroom hotel, rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara tetap berlangsung. Sejak dibuka pada pagi hari, proses rekapitulasi masih berlangsung karena kerap diwarnai interupsi dari saksi pasnagan calon.
"Kesempatan hari ini akan bersejarah bagi Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat, di mana kita akan memperlihatkan dan menyaksikan bersama-sama perolehan suara rakyat yang menginginkan siapa yang akan menjadi Gubernur dan Wali Kota," kata Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Asep Rismawan.
Asep mengatakan semua tahapan Pilkda sejauh ini berjalan lancar dan sesuai aturan. Meski demikian dia tak menampik terjadi kekurangan.
"Proses pelaksanaan Pilkada serentak, kami pun tidak menutup mata dan telinga, mungkin saja banyak kekurangan yang terjadi, namun saya pastikan kekurangan dan kesalahan itu bukanlah hal yang disengaja," kata Asep.
"Namun saya pastikan semua tahapan Pilkada serentak 2024, sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, sesuai regulasi," imbuh Asep
Simak Video "Video 59 WBP Rutan Pangkajene Tidak Bisa Memilih"
[Gambas:Video 20detik]
(dir/dir)
