.webp)
Debat ke dua Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa atau Pilgub Jabar 2024 digelar KPU di Hotel Patra, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Debat berlangsung pada Senin (11/11/2024) pukul 19.00 WIB.
Dalam debat ke dua ini, Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Erwan Setiawan mendapat pertanyaan tentang toleransi beragama.
"Komnas Perempuan mencatat sekitar 305 regulasi daerah se Indonesia diskriminatif terhadap kelompok minoritas keagamaan dan kelompok perempuan, yang menunjukkan sikap intoleransi. 90 di antaranya terbit di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Pertanyaannya, strategi apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya?" tanya moderator kepada Erwan Setiawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menjawab pertanyaan tersebut, Erwan Setiawan mengatakan untuk mengatasi masalah intoleransi di Jawa Barat maka diperlukan kehadiran pemerintah. "Pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan forum kerukunan umat beragama. Sehingga intoleransi bisa diminimalisir," kata Erwan.
Di samping itu, edukasi tentang toleransi kepada anak-anak sejak dini juga menjadi hal penting untuk mengatasi masalah intoleransi di Jawa Barat. "Kita harus mulai sedini mungkin memberikan pembelajaran tentang kerukunan beragama kepada anak-anak kita. Baik secara formal maupun informal. Agar mereka bisa betul-betul menghargai keberagaman agam di Jawa Barat ini," kata Erwan.
Menurut Erwan, pemerintah harus bisa bersikap tegas terhadap sikap-sikap intoleransi agar keharmonisan bisa terbangun di Jawa Barat. "Kita harus saling menghargai. Tidak akan lagi ada radikalisme di Jawa Barat. Kita harus meminimalisir radikalisme di Jawa Barat dan melawan setiap intoleransi yang ada di Jawa Barat. Pemerintah harus hadir, pemerintah harus memberi pemahaman kepada masyarakat," ucap Erwan.
Jawaban Erwan pun mendapat tanggapan dari cawagub lain. Cawagub Gitalis Dwinatarina menilai, terkait dengan toleransi beragama ini maka diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah.
"Toleransi beragama itu yang pertama yang harus dilakukan itu adalah adanya kebijakan penguatan toleransi beragama. Yaitu memasukkan nilai-nilai toleransi dalam semua kebijakan pemerintah daerah. Terutama yang berkaitan dengan pendidikan, ruang publik dan pembangunan tempat ibadah," tutur Gita.
Selain itu, kata dia, soal toleransi ini juga harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk menanamkan sikap toleransi bagi anak-anak sekolah.
"Pendidikan toleransi di sekolah ini sangat penting untuk dimasukkan di kurikulum toleransi dan keberagaman. Yang berikutnya adalah penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama, yaitu memperkuat peran FKUB di tingkat kabupaten/kota dalam memediasi konflik toleransi beragama. Kemudian adalah penegakan hukum untuk melindungi kebebasan beragama," ucap Gita.
Sementara itu, Cawagub Ronal Surapradja mengatakan Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Dia pun menilai keberagaman ini merupakan sebuah anugerah. Ronal lalu memaparkan program-program untuk mengatasi masalah intoleransi di Jawa Barat.
"Kami punya program namanya MESRA, Merawat Silaturahmi Antarumat Beragam. Di dalamnya ada forum komunikasi antarumat beragama. Kalau yang lain sampai level kota-kabupaten, kalau kami sampai level kelurahan," ucap Ronal.
Selanjutnya Cawagub Jabar Ilham Habibie menilai untuk mengatasi masalah intoleransi ini tidak cukup dengan hadirnya pemerintah. Lebih dari itu, kata dia, perlu ada langkah-langkah inovatif untuk mengatasi masalah tersebut.
"Benar, pemerintah harus hadir iya, kemudian perlu ada FKUB. Tapi mohon maaf itu tidak cukup. Pemerintah hadir biasanya kalau sudah terjadi konflik. Kalau forum komunikasi hanya berhenti di komunikasi, ya kita hanya ngomong-ngomong saja tapi belum ada pengertian besar," kata dia.
"Perlu ada kerja sama. Misalnya mungkin yang agak inovatif, kenapa tidak berbagai anggota agama, mereka membangun ibadah bersama. Misalnya kalau ada bencana alam, tim yang menanggulangi bencana itu harus mencakup semua agama yang ada biar mereka bisa berkenalan dalam kerja," ujar Ilham menambahkan.
Merespons tanggapan dari cawagub lain, Cawagub Erwan mengatakan, moderasi beragama dapat ditingkatkan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pemerintah pun harus tegas untuk menindak sikap-sikap intoleransi.
"Pemimpin harus berkomitmen dan pemimpin tegas menindak radikalisme yang bisa merusak kerukunan antarumat beragama," ucap Erwan.
Sekadar diketahui, debat kedua Pilkada Provinsi Jawa Barat 2024 atau Pilgub Jabar digelar KPU di Hotel Patra Kabupaten Cirebon. Debat berlangsung pada Sabtu (16/11/2024) pukul 19.00 WIB.
Debat diikuti oleh empat pasang calon (paslon) Gubernur dan calon Wakil Gubernur, yakni Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina (nomor urut 1), Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja (nomor urut 2), Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (nomor urut 3), dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan (nomor urut 4).
Paslon nomor urut 1 Acep-Gita diusul oleh PKB. Pasangan Jeje-Ronal diusul PDIP. Kemudian, pasangan Syaikhu-Ilham diusul Partai NasDem, PKS, dan PPP. Dan, pasangan Dedi-Erwan diusul oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, dan PSI.
Debat kedua Pilgub Jabar mengambil judul 'Budaya Inovatif untuk Jawa Barat yang Gemah Ripah Repeh Rapih'. Dalam debat tersebut terdapat enam sub tema, yakni, industri budaya, pariwisata, peningkatan PAD berbasis sumber daya alam, mitigasi bencana, kualitas lingkungan hidup dan toleransi beragama.
Masing-masing paslon diperbolehkan membawa 50 orang untuk masuk ke area debat publik. Hadirin dalam jumlah terbatas yang bukan merupakan undangan atau rombongan, boleh menyaksikan proses debat kedua Pilgub Jabar 2024 di luar area debat melalui layar besar yang disediakan.
(dir/dir)
